SAMPIT— Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) merupakan salah satu kabupaten, yang berpotensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), sehingga jika muncul ancaman terhadap hal tersebut yang perlu dilakukan adalah melakukan tindakan cepat guna tanggulangi Karhutla.
"Sarana dan prasarana sudah memadai, tidak ada kendala, tinggal kecepatan dalam bertindak dalam menanggulangi Karhutla," ujar Pelaksana harian (Plh) Bupati Kotim Akhmad Husain, usai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2021, yang digelar secara virtual, untuk mendengarkan arahan langsung dari Presiden RI Joko Widodo, Senin (22/2).
Presiden Joko Widodo mengingatkan hampir 99 persen Karhutla merupakan ulah manusia bukan oleh alam. Khusus Pemkab Kotim paling tidak sosialisasi di awal untuk masyarakat. Salah satunya untuk pemburu, karena salah satu kegiatan yang mereka lakukan adalah membakar lahan, hasil dari bakaran itu tumbuh pucuk yang nantinya dimakan rusa, itu yang berupaya dicegah.
Sementara itu, dalam arahannya presiden mengingatkan, aturan main yang diberlakukan pada 2016, yakni akan mencopot jajaran kepolisian dan TNI di daerah, jika tidak mampu mengatasi kebakaran hutan dan lahan, masih berlaku.
"Aturan main tetap masih sama. Saya ingatkan Pangdam, Danrem, Dandim, Kapolda, Kapolres. Aturan main yang saya sampaikan masih berlaku, kesepakatannya adalah dicopot atau diganti. Agar kalau di wilayah ada kebakaran dan membesar dan tidak tertangani dengan baik aturan mainnya tetap sama belum saya ganti. Kali ini saya ulang lagi. Ini untuk pejabat baru agar tahu aturan main," kata Jokowi.
Dirinya juga mengingatkan meskipun saat ini, dibeberapa wilayah sedang menghadapi bencana banjir dan tanah longsor, namun terhadap ancaman kebakaran tidak boleh kendor
"Lakukan upaya pencegahan yang matang, detail, sinergitas, dan eksekusi larangan agar lebih efektif. Tetap waspada jangan lengah," ucapnya.
Presiden menyebut menerima laporan Karhutla sudah terjadi sejak Januari, seperti misalnya di Riau ada 29 kejadian Karhutla, di Kalimantan Barat (Kalbar) 52 kejadian Karhutla, Februari ini wilayah yang berpotensi adalah di Pulau Sumatera, sedangkan antara Mei - Juli wilayah Kalimantan berpotensi Karhutla di mana puncaknya diperkirakan terjadi pada Agustus - september.
"Hati - hati meskipun bisa tertangani, semua harus hati - hati, persiapannya apa harus dari sekarang, sudah siap semuanya," sebutnya.
Lebih lanjut Presiden Joko Widodo memerintahkan, agar para kepala daerah maupun TNI dan Polri tidak membiarkan api telanjur membesar hingga menimbulkan dalam skala luas.
"Jangan biarkan api membesar, jangan terlambat sehingga sulit dikendalikan. Ini penting, jangan biarkan api membesar. Jangan terlambat sehingga sulit dikendalikan," tegasnya.
Dampak Karhutla menurutnya menimbulkan kerugian tidak hanya puluhan juta atau miliaran, tapi dampaknya bisa mencapai triliunan rupiah.
Di samping itu infrastruktur monitoring harus sampai tingkat bawah, dengan melibatkan Babinsa, Babinkamtibmas kepala desa, untuk memberikan edukasi terus menerus kepada masyarakat, ajak tokoh agama, tokoh masyarakat untuk ikut menjelaskan dampak Karhutla.
"Perlu cari solusi permanen, cegah Karhutla untuk tahun - tahun mendatang," ujarnya.
Penataan ekosistem gambut juga menurutnya harus terus dilanjutkan, dengan membuat sumur bor dan lain sebagainya. Kemudian disampaikannya untuk langkah penegakan hukum yang tegas harus dilakukan tanpa kompromi. Terapkan sanksi yang tegas baik administrasi, perdata maupun pidana. (yn/dc)
