Rencana Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) untuk membangun tol laut tidak lama lagi akan terealisasi. Bersama pihak ketiga, Pemkab Kotim menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait dengan kerja sama tersebut, Kamis (2/8).
Bupati Kotim Halikinnor mengatakan, anggaran yang diperlukan untuk pembuatan tol laut mencapai Rp 260 miliar. Perlu campur tangan pihak ketiga untuk mewujudkannya.
”Dana tol laut sangat besar, mencapai Rp 260 miliar. Dengan kondisi pandemi angaran tidak memenuhi, sehingga perlu campur tangan pihak ketiga,” ujarnya.
Halikinnor mengatakan, keberhasilan penyelenggaraan good governance sangat tergantung pada tiga pilar utama. Tiga pilar tersebut adalah pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
Pada awal pertemuannya dengan pihak ketiga, Halikinnor menyampaikan bahwa Kotim memiliki potensi yang luar biasa dan harus terus digali. ”Jangan seperti peribahasa ayam mati di lumbung padi, jadi harus digali potensinya. Mudahan ini bisa terealisasi. Saya juga ingin membuktikan, saya akan mati-matian bagaimana ini bisa berjalan. Dengan ini berjalan, semoga PAD (pendapatan asli daerah) bisa meningkat,” katanya.
Terkait hal tersebut, Halikinnor menambahkan, adanya tol laut agar perekonomian di Kotim bisa meningkat. Di samping itu, latar belakang rencana tersebut adalah tingginya aktivitas yang memanfaatkan alur pelayaran Sungai Mentaya di Kotim. Apalagi sedikitnya 58 perusahaan besar swasta (PBS) menggunakan alur sungai. Begitu juga dengan kapal penumpang.
”Sering kali pengguna transportasi laut terkendala alur yang dangkal,” ucapnya.
Selama ini, lanjutnya, alur pelayaran Sungai Mentaya dapat dilintasi berbagai jenis kapal, baik tongkang, kargo, penumpang, dan jenis lainnya, hanya 6-7 jam dalam 24 jam. Hal itu dipengaruhi kedalaman alur Sungai Mentaya yang hanya berkisar antara 1,5 – 2 meter low water spring (LWS). Selain itu, rencana tersebut juga mengacu pada rencana detail tata ruang kawasan industri di Bagendang, Kecamatan Mentaya Hilir Utara (MHU).
Alur baru nantinya, kata Halikinnor, akan mempunyai kedalaman mencapai empat meter. Jika hal itu berjalan, bisa dilaksanakan dengan pemeliharaan setiap saat, akan bisa digunakan selama 1×24 jam.
”Dan ini sangat membantu investor yang ada di daerah kita. Artinya, yang selama ini muatannya 2.500 -3000 ton, itu pun kadang-kadang kandas, nanti diharapkan bisa membawa 15 – 20 ribu ton. Dengan begitu, akan terjadi efisiensi penghematan biaya bagi para investor, termasuk distribusi bahan pokok yang didatangkan dari Jawa,” katanya.
Pengelolaan alur Sungai Mentaya yang menghabiskan anggaran sekitar Rp 260 miliar tersebut, sepenuhnya akan ditanggung pihak ketiga. Diharapkan pada akhir tahun ini, pengerjaan seperti pengerukan Sungai Mentaya sudah bisa dilakukan.
Halikinnor menambahkan, sungai masih memegang peran penting dalam perekonomian Kotim. Namun, terkadang masih menemui kendala, seperti kondisi pasang surut air.
”Dengan pengerukan, diharapkan arus pelayaran di Sungai Mentaya bisa nonstop 1×24 jam. Selain membantu pengusaha di daerah kita, distribusi kebutuhan pokok dan lainnya juga lebih lancar,” tambahnya.
Sementara itu, Direktur PT Kawan Selaras Sejahtera Rudi Urip Santoso mengatakan, pada 2018 pihaknya mendapat surat tugas dari Kementerian Perhubungan terkait alur Sungai Mentaya. ”Karena apa yang dicapai pemerintah dalam pendistribusian jangan sampai terganggu,” katanya.
Menurutnya, untuk peningkatan harus ada perubahan dan alur itulah salah satu solusi yang harus dibuat pemerintah daerah bersama pusat. ”Sebenarnya pusat juga tidak memiliki anggaran. Tahun 2020 lalu kami sepakat untuk meningkatkan ekonomi Kotim dalam upaya peningkatan APBD,” jelasnya.
Adanya tol laut, lanjut Rudi, bisa membuka jalan kapal untuk masuk agar memudahkan alur distribusi barang supaya tidak terhambat. ”Bagaimana tidak terhambat kalau kerja kapal hanya 6-7 jam saja. Dengan adanya alur ini, seperti jalan tol di air. Jadi, semua kapal bisa masuk dan tidak terhambat dengan adanya pasang surut,” ujarnya.
Rudi menegaskan, alur logistik tidak boleh terhambat. Apalagi untuk kepentingan daerah dan perdagangan seluruh Indonesia.
Untuk Pra Feasibility Study (FS) atau pra studi kelayakan proyek itu sudah terlaksana, dan saat ini tinggal menjalankan FS. ”Mulai FS bulan Oktober 2021 – Maret 2022. Baru kemudian mulai lelang. Kami minta waktu satu bulan untuk lelang,” katanya.
Dari anggaran Rp 260 miliar untuk pembuatan tol laut, pihaknya berharap konsesi yang diberikan oleh pemerintah adalah 30 tahun. ”Amanah dari Bupati jangan sampai melibatkan APBD. Tentu tanpa APBD ini harus harus berjalan. Untuk itu, saya mohon dukungan dari pelaku usaha dari 3 – 5 kali pertemuan untuk finalisasi, termasuk kesepakatan tarif, mereka sangat mendukung sekali,” ujarnya.
Mengenai bentuk kerja sama pihak ketiga dengan pemerintah, sesuai kesepakatan pada 13 Agustus 2020 lalu, jenis curah kering seperti tambang, termasuk barang-barang dan curah cair seperti palm oil, pihaknya memperoleh bagian sebesar 0,5 USD. Sedangkan untuk kontainer 20 feet sebesar 5 USD dan kontainer 40 feet sebesar 10 USD.
Menurutnya, penggunaan kurs dolar adalah sebagai patokan dan bagian dari kesepakatan, karena nilai investasinya dalam bentuk mata uang asing. Namun, pembayaran tidak diharuskan menggunakan dolar.
Dia mengungkapkan, konsultan dalam rencana pembuatan tol laut tersebut berasal dari Belanda, yang dianggap lebih memahami karakter dan perhitungannya. Sebagai bentuk dukungan atas rencana tersebut, April lalu Menteri Perhubungan yang diwakili Direktorat Jenderal (Dirjen) Perhubungan Laut Agus H Purnomo melakukan pertemuan secara daring bersama Bupati Kotim Halikinnor didampingi Kepala Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Sampit Capt Thomas Chandra, untuk mendengarkan paparan Bupati terkait dengan alur Sungai Mentaya. (yn/ig)
