SAMPIT – Musim kemarau tidak hanya mengancam pasokan air bersih untuk kebutuhan rumah tangga, tetapi juga sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ketahanan pangan daerah. Di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), wilayah selatan yang dikenal sebagai lumbung padi kini masuk dalam pemantauan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotim.

Kepala Pelaksana BPBD Kotim Multazam menyatakan bahwa pihaknya akan fokus menyiapkan langkah antisipasi untuk memastikan produksi pertanian tetap stabil. Salah satunya adalah dengan menyiapkan sistem irigasi darurat di daerah-daerah rawan kekeringan.

”Target kita tetap swasembada pangan. Maka kita harus siapkan sistem irigasi darurat, apakah melalui normalisasi saluran atau pompa air,” ujar Multazam. 

BPBD telah menjadwalkan rapat koordinasi bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta sejumlah instansi teknis lainnya usai Iduladha. Rapat ini akan membahas rencana kontinjensi dan strategi operasional menghadapi potensi kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan (karhutla).

”Kami sedang melakukan kaji cepat dan menyesuaikan dengan data masa tanam dari dinas pertanian. Ini penting agar tidak lepas dari kajian risiko bencana yang sudah kami siapkan,” imbuhnya. 

Multazam mengingatkan, kekeringan bisa berdampak ganda, antara lain mengganggu distribusi air bersih dan memukul sektor pertanian. Jika air tidak tersedia untuk mengairi sawah, maka produksi padi bisa turun drastis dan mengancam ketahanan pangan lokal.

Untuk itu, pihaknya menekankan pentingnya sinergi lintas sektor. Langkah-langkah teknis seperti optimalisasi sumur bor, pemanfaatan pompa air dalam, hingga reaktivasi program pompanisasi menjadi opsi yang akan dievaluasi berdasarkan kondisi di lapangan.

”Program pompanisasi yang pernah ditinjau Presiden Jokowi dulu itu sebenarnya bagian dari antisipasi menggunakan teknologi. Paling tidak, supaya produksi pertanian tidak sampai turun,” tegasnya.

BPBD juga telah menerima informasi awal mengenai sejumlah desa yang mulai memasuki musim tanam. Desa-desa ini akan mendapat perhatian khusus dalam pemantauan dan mitigasi risiko kekeringan serta potensi karhutla.

”Kami siap mendukung sepenuhnya upaya-upaya teknis yang diperlukan. Yang utama, kita harus bergerak cepat sebelum dampaknya meluas,” tutup Multazam.

Kemarau diperkirakan terjadi mulai dasarian kedua atau pertengahan Juni 2025. Hasil diseminasi BPBD Kotawaringin Timur dengan BMKG Tjilik Riwut Palangka Raya, kemarau diprediksi akan berdampak sekitar 4 bulan 10 hari, meski ada potensi hujan tetapi intensitasnya dan curahnya rendah. (yn/yit)