SAMPIT | PANGKALANBUN | PALANGKA | KOTAWARINGIN | METROPOLIS | BARITO | GUMAS | DPRD SERUYAN

BARITO

Jumat, 22 Oktober 2021 13:23
Kenaikan Tarif PDAM Sampit, Ini Solusinya Jika Tak Ingin Memberatkan Warga

Kenaikan tarif PDAM Tirta Mentaya Sampit dinilai bisa ditekan apabila Pemkab Kotim kembali mengucurkan dana penyertaan modal pada perusahaah pelat merah itu. Selain untuk memperbaiki pelayanan, gelontoran dana APBD dinilai jadi solusi mengenai polemik kenaikan tarif.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kotim Ary Dewar mengatakan, kebijakan menaikkan tarif hanya salah momentumnya. Namun, dia menyakini hal itu ada pertimbangan untuk menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan. Karena itu, dia mendorong agar PDAM kembali diberikan penyertaan modal dari pemerintah daerah.

”Kenaikan tarif PDAM ini sejatinya karena salah momentum saja. Ada solusi agar penyertaan modal kembali digulirkan untuk PDAM guna menyelamatkan perusahaan dan soal tarif ini,” ujarnya, Kamis (21/10).

Penyertaan modal yang telah dikucurkan dari Pemkab Kotim kepada PDAM Tirta Mentaya Sampit sejak 2004 – 2020 totalnya mencapai Rp 73 miliar.  Anggaran tersebut digunakan untuk pelayanan kepada masyarakat, salah satunya membangun jaringan pipanisasi.

Ary Dewar menuturkan, penyertaan modal pada PDAM berakhir 2020 lalu. Di sisi lain, anggaran tahun tersebut memang cukup sulit lantaran keuangan daerah dilakukan refocusing besar-besaran. Karena itu, dia mendorong agar penyertaan modal untuk PDAM kembali dilanjutkan.

Direktur PDAM Tirta Mentaya Sampit Firdaus Herman Ranggan mengatakan, anggaran penyertaan modal sebelumnya digunakan untuk membangun jaringan pipa PDAM.

”Pipa diganti dengan PVC yang kekuatannya terbaik dan mampu bertahan sampai 100 tahun,” kata Firdaus dalam forum rapat dengar pendapat dengan Bapemperda DPRD Kotim beberapa waktu lalu.

Menurutnya, hasil dari penyertaan modal itu memang tidak kelihatan karena ditanam di dalam tanah, sehingga wajar pihak lain tidak mengetahui belanja kegiatan di PDAM. Di sisi lain, jumlah penyertaan modal itu tergolong kecil jika dibanding daerah lainnya yang pernah pihaknya kunjungi.

Karena itu, lanjut Firdaus, rekomendasi untuk meninjau kembali tarif memang cukup berat. Apalagi mereka sudah membuat skema subsidi silang untuk meringankan biaya dan tarif. Pihaknya tetap harus menginginkan PDAM bisa berjalan tanpa harus merugi karena soal tarif tersebut. (ang/ign)

loading...

BACA JUGA

Jumat, 02 Mei 2025 15:12

Buka Peluang Pengiriman Sampah Daur Ulang Melalui Jelai

SUKAMARA - Rencana pembangunan TPS3R untuk proses pengolahan sampah di…

Jumat, 02 Mei 2025 15:11

Debit Air Sei Mapam Naik

SUKAMARA – Tingginya intensitas hujan membuat debit air Sungai Mapam…

Jumat, 02 Mei 2025 15:11

Bupati Lantik 226 CPNS dan 654 PPPK

NANGA BULIK - Bupati Lamandau Rizky Aditya Putra melantik 226…

Kamis, 24 April 2025 17:20

Lahan untuk Sekolah Rakyat Sudah Siap

NANGA BULIK - Pemerintah Kabupaten Lamandau siap mendukung program Sekolah…

Kamis, 24 April 2025 17:10

Perempuan Berjasa Terima Penghargaan

SUKAMARA - Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Sukamara menggelar peringatan…

Kamis, 24 April 2025 17:09

Lahan Agrowisata Lapas Sukamara Panen Cabai

SUKAMARA - Program agrowisata di lahan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamara…

Rabu, 23 April 2025 17:18

Pemkab Rencanakan Bangun Embung di Sungai Pasir

SUKAMARA - Pemerintah Kabupaten Sukamara merespon positif terhadap usulan pembangunan…

Rabu, 23 April 2025 17:18

Wabup Buka Bimbingan Manasik Haji

NANGA BULIK  – Wakil Bupati Lamandau Abdul Hamid secara resmi…

Selasa, 22 April 2025 17:07

Maksimalkan Pelayanan Bagi Masyarakat dengan Fasilitasi yang Ada

SUKAMARA – Kendati gedung baru Puskesmas Jelai belum rampung, Bupati…

Selasa, 22 April 2025 17:06

Jalan Teruntum - Simpang Gajah Masuk Program Jangka Panjang

SUKAMARA - Pembangunan atau pembukaan ruas jalan Teruntum - Simpang…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers