Sejumlah petani Kecamatan Cempaga Hulu menuding perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah itu jadi biang kerusakan jalan. Angkutan hasil perkebunan yang melintas di jalur yang kerap dilintasi petani, hancur lebur karena beban melebihi kapasitas jalan. Kerusakan jalan itu diadukan petani kepada Bupati Kotim Halikinnor. Menurut para petani tersebut, dari beberapa kali pertemuan terkait masalah itu, pihaknya hanya diberikan janji manis perbaikan tanpa direalisasikan.
”Jalannya hancur. Angkutan milik petani tidak bisa lewat, sementara truk milik perusahaan masih bisa melintas karena dikawal alat berat. Padahal itu membuat jalan bertambah hancur. Kasihan kami masyarakat,” kata Rosinel Idis, salah seorang petani usai menemui Halikinnor, Selasa (4/1). Para petani tersebut ditemui Halikinnor di Rujab Bupati Kotim.
Mereka meminta agar pemerintah menyikapi kerusakan jalan dan menagih janji perusahaan perkebunan yang melintas di ruas itu agar sama-sama berkontribusi memperbaiki supaya bisa fungsional. Jalan rusak tersebut membentang sekitar 43 kilometer dari Jalan Tjilik Riwut, ruas Jalan Trans Kalimantan sampai ke Desa Tumbang Koling. Jalan itu selama ini dimanfaatkan untuk aktivitas masyarakat Desa Tumbang Koling, Bukit Batu, Selucing, dan Pundu. Untuk merawat jalan tersebut,
Pemerintah Desa Bukit Batu mengumpulkan petani dan perusahaan untuk membuat kesepakatan bersama, merawat agar jalan tetap bagus, sehingga bisa dimanfaatkan maksimal. Menurut Rosinel, penanganan jalan sejatinya sudah ada kesepakatan yang mulai dijalankan Juli 2021 lalu, yakni patungan menyumbang tanah latrit antara kelompok tani dan tiga perusahaan di wilayah tersebut. Pihak perusahaan sepakat menyumbang sebanyak 30 rit tanah latrit per bulan. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam keputusan kepala desa setempat.
”Tapi, realisasinya hanya satu tahap, yaitu sampai Agustus. PT HSL masih konsisten membantu sesuai kesepakatan, tapi dua perusahaan lainnya, PT ADS dan BHL, tidak sesuai. Selama satu tahun mereka hanya memberi 19 rit. Alasan mereka adalah ekonomi karena perusahaan hampir pailit,” ujar Ahmad Suwito. Pihaknya telah berupaya mengonfirmasi langsung masalah itu kepada pihak perusahaan, namun tidak mendapat jawaban memuaskan. Anehnya, manajemen salah satu perusahaan malah menyatakan, selama ini mereka tetap berkontribusi terhadap perawatan jalan tersebut.
”Justru kelompok tani yang banyak menyumbang tanah latrit di sana. Kami selalu bergotong-royong. padahal kebun kami cuma sedikit, sementara yang banyak itu kebun perusahaan,” kata Ketua Kelompok Tani Mentaya Mandiri, Rambe. Mereka berharap Bupati Kotim memanggil manajemen tiga perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut agar melaksanakan kesepakatan bersama merawat jalan.
”Makanya kami meminta bantuan Bupati mengingatkan perusahaan menjalankan kesepakatan bersama. Tuntutan kami hanya itu. Jalan itu untuk kepentingan umum. Kasihan masyarakat kalau jalan hancur seperti sekarang ini,” katanya. Mendapat laporan tersebut, Bupati Kotim Halikinnor memerintahkan Sekretaris Daerah Fajrurrahman segera memfasilitasi dengan memanggil manajemen ketiga perusahaan, serta masyarakat. Halikinnor meminta perusahaan menepati janji membantu perbaikan jalan sesuai janji yang sudah disepakati bersama. (ang/ign)
