NANGA BULIK - Konflik antara PT Pancaran Wananusa dengan sejumlah masyarakat Desa Sekoban makin meruncing. Bahkan kedua belah pihak kini saling lapor.
Sebelumnya, Dante Theodore, direktur PT Pancaran Wananusa telah melaporkan sejumlah oknum warga yang dianggap menjarah hutan di dalam izin HTI yang mereka miliki ke Polres Lamandau. Laporan tersebut sudah cukup lama dan hingga kini masih berproses. Namun kini pihak terlapor justru melaporkan balik pihak perusahaan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.
Dalam surat laporan yang mengatasnamakan Komunitas Masyarakat Adat Dayak Desa Sekoban mereka melakukan penolakan atas kehadiran PT Pancaran Wananusa. Perusahaan dianggap meresahkan masyarakat, sebab izin tersebut berada di atas areal potensi desa dan hak masyarakat.
Mereka juga menuding izin HTI tersebut berada di areal lahan pertanian dan perkebunan masyarakat. Bahkan dalam surat laporan tersebut mereka menuding jika perijinan milik perusahaan tersebut diduga tidak sesuai prosedur.
“Perusahaan punya SK menteri yang definitif baru bulan Mei 2021, tapi kita masyarakat beraktivitas di potensi desa dilaporkan ke Polres, dianggap menjarah hutan. Perusahaan tidak punya itikad baik pada masyarakat,” ungkap Artia Anati, salah satu warga Desa Sekoban yang dilaporkan pihak perusahaan.
Menurutnya, sebagai masyarakat yang berdomisili di Desa Sekoban pihaknya tidak pernah mendapat undangan untuk sosialisasi tentang izin PT Pancaran Wananusa. Apalagi sampai memberikan kontribusi terhadap kemajuan masyarakat.
“Setelah menyampaikan laporan ke Kementrian LHK, kami juga sekarang menghadap Komisi 4 DPR RI. Kami ingin hak masyarakat dibela. Karena kalau mengacu ke kawasan hutan, saya yakin sebagian besar masyarakat Lamandau beraktivitas di kawasan hutan, karena masyarakat adat Dayak memang hidup dan beraktivitas secara turun temurun di dalam kawasan hutan,” tuturnya.
Terkait pelaporan pihak perusahaan terhadap dirinya, Ia mengaku sudah melakukan klarifikasi kepada pihak penyidik Polres bahwa kebun yang dimilikinya adalah hasil membeli kebun jadi. Lahan dibeli dengan dasar adanya SKT dan surat adat.
“Dan tidak ada saya merambah hutan, menebang kayu, menggunakan alat berat. Itu semua tidak benar,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DAD Kecamatan Lamandau, Rudi Sea saat dikonfirmasi menyatakan, keberadaan PT Pancaran Wananusa yang izinnya dikeluarkan oleh KLHK tahun 2021 berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat. Karena menurutnya izin tersebut diterbitkan tanpa melihat kondisi di lapangan.
Sedangkan masyarakat yang ada di Desa Sekoban, Samu Jaya, Tapin Bini, Bayat dan Tangga Batu, tidak mengetahui lahan yang mereka kuasai dan kelola sebagai mata pencaharian ternyata berada di atas izin PT. Pancaran Wananusa.
“Harapan saya kedepannya supaya pemerintah lebih tanggap dan profesional dalam mengeluarkan izin, supaya tidak menimbulkan konflik di masyarakat,” harapnya. (mex/sla)
