Organisasi mahasiswa dari berbagai universitas yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Merdeka (Geram) kembali berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Kalimantan Tengah,Kamis (17/11) sore hingga malam hari. Aksi massa dan aparat kepolisian sempat memanas. Gas air mata pun sempat ditembakkan. Pantauan Radar Sampit di lokasi, massa mengibarkan bendera HMI, GMNI, serta BEM. Dalam aksi damai tersebut, sempat terjadi insiden antara pendemo dan aparat kepolisian yang berjaga. Polisi bahkan sempat menurunkan pasukan anti hura dilengkapi tameng. Sempat pula gas air mata ditembakkan.

Mahasiswa pun terlihat menggunakan odol agar menghilangkan rasa pedih di mata. Dalam orasinya, mahasiswa menyoroti persoalan pembangunan, infrastruktur, ekonomi di Kalteng. Mereka juga menuntut penuntasan kasus pelecehan seksual di lingkungan. Pengunjuk rasa mengakui bahwa aksi mereka memang ditunggai, tetapi ditunggangi oleh kepentingan rakyat. Mereka ingin berjuang bersama rakyat agar Kalimantan Tengah lebih baik dan sejahtera. Massa meyakinkan juga bahwa perjuangan mereka adalah penjuangan suci untuk masyarakat Kalteng.

Mereka menuntut pemerintah lebih serius dalam menyejahterakan masyarakat Kalimantan Tengah, mewujudkan ketersediaan infrastruktur, dan aksesibilitas penghubung antarkabupaten dan kota di Kalimantan Tengah. Para mahasiswa juga menuntut pemerintah menyelesaikan akar permasalahan pada bencana banjir yang setiap tahun terus mendera berbagai kabupaten. Mereka juga berkeinginan pemerintah mewujudkan reformasi birokrasi yang berintegritas, memenuhi hak-hak tenaga kontrak, mendesak DPRD Kalimantan Tengah menyuarakan tentang RKUHP, RUU Sisdiknas, dan RUU Masyarakat Hukum Adat.

Persoalan tambang rakyat juga menjadi tuntutan mahasiswa. Tambang rakyat menjadi mata pencaharian sebagian masyarakat Kalimantan  Tengah sehingga harus diakomodir. Selain itu, massa menuntut pemerintah daerah menyelesaikan kesenjangan sarana dan prasarana pendidikan, sumber daya manusia, dan bantuan pendidikan yang tepat sasaran  mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, hingga Perguruan tinggi. Massa menuntut Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk menyelesaikan permasalahan  food estate, permasalahan kesehatan khususnya stunting, dan memberikan ruang  demokrasi dan kebebasan berekspresi. ”Mendesak dan menuntut pemerintah untuk mengeluarkan pergub turunan UU   Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) serta menyiapkan rumah konseling,” sebut jubir aksi Erico. Dalam orasinya, salah satu peserta aksi menyampaikan bahwa warga Kalteng  cinta kedamaian. Namun pihaknya menekankan pemerintah dan pihak terkait untuk mengungkap beberapa kekerasan seksual di lingkup kampus. ”Kasus kekerasan seksual di Kapuas harus diungkap tuntas. Sampai sekarang kami mempertanyakan tindak lanjut kasus tersebut. Kami melakukan aksi ini ditunggangi, tetapi ditunggangi kepentingan rakyat. Semoga Kalimantan tengah ke depan lebih baik,” katanya di hadapan peserta unjuk rasa.

Sementara itu, Kapolresta Palangka Raya Kombes Pol Budi Santoso mengatakan, sebagai petugas mengamankan dan mengawal penyampaian aspirasi. ”Saya berupaya menjembatani untuk mencarikan solusi dan pertemuan,” ucapnya. (daq/yit)