Sulitnya memberantas pelangsir bahan bakar minyak (BBM) dinilai karena penanganannya yang setengah hati. Hal tersebut tak jauh berbeda dengan sengkarut distribusi elpiji subsidi. Pemkab Kotim diharapkan tahun depan membentuk tim pengawasan distribusi BBM. ”Sama saja sulitnya mendapatkan elpiji tiga kilogram. Barangnya sudah habis duluan,” kata Wardi, warga Baamang Tengah.

Dia mengaku pernah berniat membeli elpiji. Ketika itu dia melihat truk pengangkutnya datang. Namun, saat dia pulang untuk mengambil tabung elpiji miliknya, gas elpiji tersebut ternyata sudah hampir habis. ”Kenapa banyak penurunan elpiji ke pangkalan itu malam hari? Harusnya bisa ditelusuri. Saya sudah merasakan sulitnya mencari elpiji. Sama seperti solar,” ujarnya. Nasib tak jauh beda dialami warga lainnya ketika ingin mengisi solar di SPBU. Ilham, warga Sampit mengaku datang pagi-pagi, namun SPBU sudah dipenuhi mobil pelangsir.

”Saya merasakan bagaimana sulitnya dapat solar. Padahal saya membeli untuk kerja, bukan untuk dijual lagi. Saya harus menunggu seharian biar dapat minyak, padahal yang mengantre mobilnya itu-itu saja,” kata Ilham. Karut marut distribusi BBM dan elpiji subsidi di Kotim merupakan persoalan lama. Rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar DPRD Kotim pun tidak pernah memberikan solusi. ”Seandainya mau dibenahi, saya yakin bisa, asalkan semuanya lepas dari kepentingan dan tujuannya agar subsidi itu sampai ke tangan rakyat,” kata Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kotim SP Lumban Gaol. Menurutnya, persoalan distribusi BBM subsidi seakan sulit diberantas. Sebab, banyak pihak yang berkepentingan. Akibatnya, penegakan hukum juga sulit dilakukan. ”Itulah masalahnya, karena di situ banyak kepentingan. Kalau di situ tidak ada gulanya, mungkin tidak akan ada semutnya,” ujarnya. (ang/ign)