Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Edy Pratowo menekankan pentingnya kolaborasi yang solid dari semua pihak dalam mengantisipasi bencana kekeringan dan Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah ini. “Kesiapan dana untuk Karhutla sudah teranggarkan di tahun 2023 ini, melekat di dinas-dinas yang sifatnya operasional. Sedangkan untuk penanggulangan mitigasi karhutla tetap perlu adanya status siaga dan tanggap darurat ,”ujarnya, saat mengikuti rapat koordinasi Kesiapsiagaan Bencana Kekeringan dan Karhutla yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Rabu (26/4/) sore.
Edy menjelaskan, rakor nasional ini juga berkaitan dengan informasi penting dari Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) bulan Maret lalu, yang mengeluarkan peringatan prediksi majunya musim kemarau pada bulan April dan masih akan berlangsung sampai Juni. “Untuk wilayah Kalimantan Tengah, pada bulan Mei ini curah hujan masih cukup tinggi sampai bulan Juni dan ekstrimnya bulan Agustus. Sehingga dari bulan Mei ini kita harus menyiapkan TMC (Teknologi Modifikasi Cuaca), untuk membasahi lahan gambut yang ada di Kapuas, Pulang Pisau, Barsel, dan sebagian Kota Palangka Raya,” paparnya.
Paling tidak tegas Edy, Badan Penanggulangan Bencana Daerah kita dan dinas intansi lainnya harus berkolaborasi untuk segera menyiapkan itu. Termasuk menyurati kabupaten/kota agar mempersiapkan semuanya, untuk menetapkan status siaga atau tanggap darurat. Dalam rapat jarak jauh tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan, Sekjen Organisasi Meteorologi Dunia telah mengingatkan fenomena La Nina yang terjadi selama tiga tahun berturut-turut telah berakhir, sekarang mulai berganti dengan El Nino yang membawa suhu tinggi dan lebih kering. Diungkapkannya pula, dari pemodelan cuaca yang telah dilakukan, diprediksi fenomena El Nino puncaknya akan terjadi pada bulan Agustus 2023, hal ini berpotensi menyebabkan dampak kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan pada beberapa daerah di Indonesia.
Berdasarkan data dari International Monetary Fund (IMF), dampak yang akan terjadi juga berkorelasi terhadap turunnya produksi pertanian dan pertambangan. Hal itu akan berdampak pula pada inflasi di Indonesia, karena besarnya kontribusi inflasi pangan terhadap inflasi keseluruhan, sehingga dengan turunnya produksi pertanian, bisa memicu kelangkaan bahan-bahan pokok di tengah masyarakat. Berkaca pada 2015 saja lanjut Luhut, diperkirakan 41persen lahan padi mengalami kekeringan ekstrim pada tahun tersebut, untuk itu pemerintah akan bersiap dalam kondisi yang paling ekstrem sekalipun” ungkap Luhut. “Mari kita semua tetap waspada dan saling menjaga di masa masa sulit seperti ini sehingga kerugian yang terjadi akibat peralihan cuaca bisa kita reduksi bersama,”tandasnya.(ewa/gus).
