SAMPIT - Banyak permasalahan perkebunan di Kabupaten Kotawaringin Timur yang perlu menjadi perhatian bersama.  GAPKI Cabang Kalimantan Tengah diharapkan dapat mengambil peran dalam  penyelesaian permasalahan tersebut. 

"Akhir-akhir ini di Kotim ada aksi-aksi tuntutan dan penyampaian aspirasi oleh masyarakat tentang berbagai tuntutan, baik itu klaim lahan, tuntutan plasma 20 persen, tuntutan evaluasi perizinan perkebunan dan lain-lain," kata Bupati Kotim Halikinnor saat menghadiri pelantikan GAPKI Kalteng Periode 2023-2028 di Pangkalan Bun, Selasa (29/8). 

Halikinnor mengharapkan GAPKI Kalimantan Tengah dapat  menjembatani  permasalahan tersebut dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota guna mencari formula penyelesaian konflik antara pelaku usaha perkebunan dengan masyarakat sekitar.

Halikinnor berharap kepengurusan GAPKI dapat memberikan kontribusi nyata kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang selaras dengan program-program kerja daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan kabupaten/kota untuk mewujudkan Kalteng yang harmonis bermartabat dan berkeadilan untuk kepentingan masyarakat. 

"Kami mengharapkan adanya soliditas yang kuat antara pemerintah provinsi kabupaten/kota dengan kepengurusan GAPKI Cabang Kalimantan Tengah untuk dapat merumuskan bersama-sama dalam rangka pengelolaan dan penataan perkebunan kelapa sawit di wilayah Provinsi Kalteng guna menciptakan iklim investasi yang sehat tertib dan berkeadilan. Hal ini tidak mudah tapi atas kerjasama yang solid, saya yakin hal tersebut dapat berwujud dan ini tentunya menjadi tanggung jawab kita bersama," tutupnya. (yn/yit)