Kalteng Putra FC merespons persoalan sengketa klub dengan pemain yang dirilis Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI). Manajemen meminta Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) menjadi penengah soal sengketa antara klub Kalteng Putra dengan pemain yang direkrut musim lalu. Manager Kalteng Putra Sigit Widodo mengatakan, manajemen telah menerima surat dari APPI terkait penyelesaian sengketa klub dengan pemain, terutama gaji. Berdasarkan surat dari APPI, utang Kalteng Putra FC sekitar Rp600 juta dari 19 pemain.

”Persoalan sengketa klub dengan pemain ini terjadi karena beberapa sebab. Pertama, itu terjadi karena tragedi Kanjuruhan 1 Oktober 2022 dan kemudian kompetisi berhenti. Saat itu tidak ada informasi apa pun dari PT LIB terkait kelanjutan kompetisi,” kata Sigit Widodo, Selasa (5/9). Terhentinya kompetisi saat itu dan tak adanya kejelasan, membuat klub meliburkan semua pemain. ”Kalteng Putra meliburkan pemain pada Oktober 2021. Pemain pulang ke rumah masing-masing,” ucapnya.

Dia melanjutkan, penghentian kompetisi Liga 2 secara resmi baru diumumkan pada Januari 2023. Atas kejadian tersebut, tentu klub dirugikan karena tidak ada pemasukan. ”Sebenarnya kejadian ini yang dirugikan adalah klub, karena kami kontrak pemain satu musim, kerja sama sponsor satu musim dan pertandingan home juga satu musim. Kami dirugikan karena sponsor minta dana dikembalikan dan tidak ada pemasukan, karena kompetisi terhenti dan resmi dihentikan pada Januari 2023,” ujarnya. Menurut Sigit, kondisi itu seolah dibiarkan, sehingga yang menanggung beban adalah klub dan pemain. Bahkan, klub dihujat netizen yang tidak mengetahui persoalan yang sebenarnya. ”Kami berharap persoalan ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan atau family football. Kami juga berharap PSSI bisa menjadi penengah, sehingga persoalan ini dapat terselesaikan dengan baik,” katanya. Kalteng Putra FC juga telah memberikan hak jawab kepada NDRC atau National Dispute Resolution Chamber Indonesia. Tinggal selanjutnya menunggu putusan dari NDRC Indonesia.

”Harapan kami, NDRC Indonesia dapat memberikan putusan yang adil dan tepat. Karena persoalan gaji ini, bukan tanpa sebab,” tegasnya. Sigit menambahkan, manajemen telah mengambil jalan terbaik dalam mengatasi persoalan gaji. Padahal, saat itu pemain pernah mogok latihan dan tuntutan sangat tidak masuk akal di tengah kompetisi yang tidak jelas.

”Kami sudah ambil jalan tengah dan kami bayar gaji 50 persen pada Oktober. Kemudian, pada November dan Desember kami bayarkan 25 persen. Pembayaran itu sesuai dengan yang tertera dalam kontrak, karena adanya insiden Kanjuruhan yang berdampak pada semua kompetisi sepak bola. Jadi, kami harap PSSI juga harus memperhatikan hal itu,” katanya. (daq/ign)