Perjalanan dinas yang digelontor dengan anggaran besar dinilai rawan manipulasi. Akan tetapi, modus merugikan keuangan negara itu tak diusut secara serius hingga menyeret pelakunya. ”Perjalanan dinas memang rentan, karena di situ memang mudah mendapatkan uang dengan tindakan manipulasi, fiktif, dan lain sebagainya. Modus ini tidaklah asing lagi. Banyak yang sudah terjadi di berbagai daerah di Indonesia,” kata Muhammad Gumarang, pengamat politik dan kebijakan publik di Kotim, Selasa (19/9/2023).
Dia mengungkapkan, di Kotim sebenarnya sudah pernah terjadi serangkaian tindakan penyelidikan terhadap terduga pelaku perjalanan dinas fiktif. Namun, penanganannya menguap di pertengahan jalan. Gumarang memahami mengapa anggaran perjalanan dinas selalu jadi bancakan. Pasalnya, terbuka ruang manipulasi dalam pelaksanaan anggaran tersebut. Dalam artian, merupakan cara instan memperoleh sejumlah uang tanpa harus melalui proses kegiatan. ”Kalau SPPD (surat perintah perjalanan dinas) yang dilaksanakan tidak masalah. Misalnya, dinas empat hari, dilaksanakan empat hari, itu tidak masalah. Yang jadi masalah, di perintah dinasnya empat hari, tetapi dilaksanakan satu hari saja. Nah, tiga harinya dianggap sebagai tindakan manipulatif dan melawan hukum,” kata Gumarang.
Dia melanjutkan, ketika tertuang dalam surat perjalanan tersebut selama empat hari, namun dilaksanakan hanya sehari, selanjutnya kembali ke kota asal dan dilaporkan kegiatannya empat hari, hal itu jelas menyalahi. ”Artinya tidak sesuai dengan suratnya. Kenapa yang harusnya empat hari jadi dilaksanakan satu hari? Sementara negara membayarnya empat hari. Artinya, di situ ada niat dan tindakan melawan hukum,” katanya. Gumarang melanjutkan, manipulasi perjalanan dinas bukanlah hal yang sulit. Apalagi hanya dibuktikan dengan foto dokumentasi, tiket, dan lain sebagainya. ”Sayangnya SPPD fikfif belum sampai ke tersangkanya di Kotim dan soal SPPD ini sejatinya sudah menjadi perhatian khusus, karena informasinya soal SPPD di Kotim ini tidak hanya di lembaga DPRD, tetapi juga SKPD sudah seakan-akan menjadi ladang baru untuk mengeruk keuntungan pribadi dengan melanggar hukum,” katanya.
Kalangan DPRD Kotim sebelumnya telah membantah tudingan perjalanan dinas fiktif. Sekretaris Komisi I DPRD Kotim Ardiansyah menegaskan, perjalanan dinas pihaknya sudah sesuai aturan dan ketentuan. Dia keberatan apabila pelaksanaan kegiatan itu disebut hanya akal-akalan untuk mengeruk keuntungan pribadi dari APBD Kotim. ”Kami selama ini sudah menjalankan tugas sesuai surat tugas. Kalau lima hari, kami laksanakan lima hari. Jadi, dilaksanakan secara riil. Kami tidak berani fiktif. Kami ada foto, ada agendanya. Perjalanan dinas kami berkonsultasi ada dan jelas tujuannya,” katanya, Senin (18/9) lalu. Ardiansyah mengaku tak nyaman dengan nominal anggaran hingga miliaran rupiah untuk kegiatan perjalanan dinas tersebut. Menurutnya, besarannya memang miliaran, tetapi dibagi lagi untuk 40 orang anggota DPRD Kotim. Politikus PAN ini menegaskan, untuk setiap anggota hanya kecipratan sekitar Rp200 juta per tahun. Anggaran tersebut lebih kecil dibanding kebutuhan yang diajukan DPRD, yakni sekitar Rp239 juta per tahun.
”Dari total anggaran Rp57 miliar itu, pembagian anggota (untuk perjalanan dinas, Red) awalnya Rp239 juta per tahun. Karena ada refocusing, berkurang menjadi Rp200 juta dan Rp200 juta itu termasuk dana transportasi dan hotel. Dana itu tidak gelondongan masuk ke kantong kami,” tegasnya.
Menurut Ardiansyah, dalam sehari, apabila ada perjalanan dinas, pihaknya hanya mendapatkan sekitar Rp360 ribu. ”Itu sesuai dengan Perpres dan kami ada pemeriksaan BPK. Kami sudah mengalami itu kemarin,”katanya. (ang/ign)
Biaya Perjalanan Dinas DPRD Kotim Akomodasi Rp1,16 juta per hari Uang harian Rp530 ribu per hari Uang representasi Rp150 ribu per hari Uang transportasi udara Rp2,98 juta (pulang-pergi)
