Gelombang kritikan terkait penggunaan anggaran di DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), tak menghalangi lembaga itu mendapat guyuran anggaran tambahan. Besarannya mencapai Rp3 miliar menjelang berakhirnya tahun anggaran 2023. ”Anggaran DPRD dalam APBD Perubahan tahun anggaran 2023 sebelum perubahan Rp62 miliar lebih. Setelah perubahan Rp65 miliar lebih, bertambah Rp3 miliar lebih,” kata Sekretaris DPRD Kotim Bima Eka Wardana.

Total anggaran DPRD Kotim setelah perubahan sebesar Rp65,93 miliar. Dana itu rencananya untuk menambah anggaran kegiatan wakil rakyat, di antaranya biaya  pengawasan urusan bidang pemerintahan dan hukum (Komisi I), urusan pemerintahan bidang perekonomian (Komisi II), urusan kesejahteraan rakyat (Komisi III), dan pengawasan bidang infrastruktur (Komisi IV). ”Serta untuk penambahan kekurangan Tambahan Pengasilan Pegawai (TPP) ASN di lingkungan Sekretariat DPRD Kotim,” kata Bima dalam pembahasan bersama Komisi I DPRD Kotim terkait perubahan APBD tersebut.

Sebelum APBD  Perubahan, anggaran yang telah dikucurkan untuk pengawasan bidang pemerintahan dan hukum sebesar Rp2,21 miliar, pengawasan bidang infrastruktur Rp2 miliar, pengawasan bidang kesejahteraan rakyat Rp2,21 miliar, dan pengawasan bidang perekonomian Rp2,1 miliar. Adapun besaran belanja gaji pokok dan tunjangan di DPRD Kotim sebesar Rp3,17 miliar. Anggaran itu untuk membayar gaji pegawai Sekretariat DPRD Kotim. Selain itu, tunjangan ASN sekitar Rp225,9 juta yang terbagi untuk tunjangan anak. Ada pula tunjangan jabatan yang totalnya sebesar Rp366,95 juta. Kemudian, tunjangan besar Rp122,1 juta, pembayaran iuran JKN PNS Rp281,12 juta, dan TPP ASN Sekretariat DPRD Kotim Rp1,95 miliar. Sebelumnya dianggarkan di APBD murni 2023 hanya Rp1,56 miliar, sehingga kurang Rp395,5 juta. (ang/ign)