Anggota DPRD Kotim menyoroti sejumlah pekerjaan fisik yang baru akan dilelang mendekati akhir tahun anggaran 2023. Hal tersebut dikhawatirkan akan berdampak pada waktu dan kualitas pekerjaan. ”Ini menjadi sebuah kebiasaan melaksanakan pekerjaan menjelang akhir tahun. Padahal pekerjaan itu sudah dituangkan dalam APBD secara terencana dan terjdwal,” kata SP Lumban Gaol, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kotim, Selasa (10/10/2023).

Di sisi lain, Gaol mengungkapkan, APBD Kotim hanya dihiasi dengan angka rupiah, namun secara faktual tidak ada uangnya. Hal itu dibuktikan dengan kondisi kas daerah yang sering kosong. Bahkan, untuk pembayaran tambahan penghasilan pengawai (TPP) masih menjadi momok. ”Persoalan TPP ini yang terus dikejar oleh ASN. Kami prihatin juga dengan kondisi ini, karena memang TPP merupakan hak yang sudah selayaknya mereka terima tanpa ada kendala dan masalah,” tegasnya.

Sementara itu, realisasi APBD Kotim menjelang akhir tahun anggaran masih  kurang dari proyeksi awal. Berdasarkan data penyerapan anggaran per 30 September 2023, pendapatan daerah terealisasi sebesar 70,54 persen atau sebesar Rp1.443.225.104.462 dari pagu sebesar Rp2.045.969.591.562. Untuk belanja daerah dengan total pagu APBD sebesar Rp2.106.649.154.400, terealisasi Rp1.324.952.500.349 atau sebesar 62,89 persen.

Apabila disandingkan realisasi pendapatan dan belanja, terlihat perbedaan yang tidak terlalu jauh. Bupati Kotim Halikinnor mengatakan, pelaksanaan anggaran tahun 2023 tersisa sekitar tiga bulan. Masih banyak pekerjaan fisik yang baru ditayangkan di website pelelangan barang dan jasa. Dia mengingatkan kepada perangkat daerah agar mencermati waktu pelaksanaan kegiatan dengan waktu yang tersisa ini. Khususnya, kegiatan pembangunan fisik serta pengadaan barang dan jasa, sehingga dapat berjalan secara efektif, selesai tepat waktu sesuai yang direncanakan. (ang/ign)