KUALA KURUN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunung Mas (Gumas) sudah menyusun rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) tahun 2024 dengan tema menjadi Gunung Mas bermartabat, maju, berdaya saing, sejahtera dan mandiri, yang sesuai dengan arah kebijakan fiskal terhadap pembangunan.
”Pada RKPD tahun 2024, kami mengakselerasikan pertumbuhan ekonomi, menuju penurunan kemiskinan, penurunan angka stunting, dan pemerataan infrastruktur pelayanan dasar,” ucap Bupati Gumas Jaya Samaya Monong, Kamis (16/11).
Dia mengatakan, kebijakan fiskal dalam pembangunan antara lain penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi yang sehat, layak, dan aman, peningkatan produktivitas pariwisata yang berbasis alam dan budaya, peningkatan kemudahan perizinan dan pengembangan kerjasama investasi.
Kemudian, percepatan pembangunan desa yang basis pemberdayaan masyarakat, peningkatan pengawasan pengelolaan keuangan dan aset daerah, pengembangan sistem informasi pelayanan publik, peningkatan kualitas sumber daya kebudayaan serta pemulihan daya dukung lingkungan, khususnya hutan.
”Kami berharap kebijakan pembangunan fiskal akan dapat mendukung efektifitas reformasi sentra ekonomi baru, pemerataan pembangunan, serta terlaksananya program prioritas,” ujarnya.
Pada tahun 2024 mendatang, akan memiliki tantangan ekonomi yang berbeda dari tahun sebelumnya. Untuk itu, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dituntut harus sehat dan gesit, dengan mitigasi resiko yang solid dalam mengendalikan defisit.
”Dengan demikian, APBD Kabupaten Gumas diharapkan bisa menjaga momentum transformasi ekonomi dan fleksibelitas yang berbaur dengan kebijakan moneter dari pusat,” tuturnya.
Pada kesempatan ini, dia juga meminta kepada seluruh perangkat daerah untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dengan memperhatikan skala atau program dan kegiatan prioritas, dengan tujuan dapat mencapai sistem pelayanan minimal.
”Tentunya dalam penyusunan anggaran tersebut, harus memperhatikan prinsip disiplin, efektif serta efisien anggaran, demi menjaga produktivitas kerja maupun sistem penerimaan dan belanja daerah,” pungkasnya. (arm/yit)
