NANGA BULIK - Pemerintah Kabupaten Lamandau bersama dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pangkalan Bun melakukan Penyerahan DIPA Tahun 2024 di aula Kantor Bappeda Lamandau, Rabu (13/12).
Kepala KPPN Pangkalan Bun, Edy Santoso menjelaskan bahwa terdapat perbedaan format pada kegiatan Penyerahan DIPA Tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya.
Pada tahun-tahun sebelumnya DIPA diserahkan dalam bentuk fisik, maka mulai Tahun 2024 DIPA dan Daftar Alokasi TKD diserahkan dalam bentuk digital.
Menurutnya ini merupakan wujud nyata Kementerian Keuangan dalam melakukan transformasi kelembagaan termasuk penyempurnaan layanan dengan optimalisasi penggunaan IT dalam menunjang layanan yang diberikan.
Untuk wilayah Kabupaten Lamandau, secara agregat proporsi APBN yang dialokasikan melalui belanja Satker Kementerian/Lembaga dan Transfer ke Daerah Lamandau di tahun 2024 mencapai Rp900,41 miliar.
Alokasi tersebut terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (Belanja K/L) sebesar Rp98,15 miliar (turun 9,42%) dan Transfer ke daerah sebesar Rp802,26 miliar atau naik 0,1% dibandingkan alokasi Tahun 2023 (Rp801,44 miliar).
"Penggunaan Dana Transfer ke Daerah diprioritaskan untuk mendukung penggajian PPPK daerah terutama guru dan tenaga kesehatan, peningkatan pelayanan publik daerah, mendukung operasional sekolah, PAUD, dan pendidikan kesetaraan, serta untuk menurunkan kemiskinan ekstrem dan prevalensi stunting," bebernya.
Lanjutnya, setelah penetapan APBD tahun 2024, diharapkan alokasi Transfer Ke Daerah terutama DAK Fisik dan Dana Desa dapat segera dieksekusi pada awal tahun anggaran, sehingga manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Lamandau.
Dengan hal tersebut efek multiplayer dapat terjadi dan diharapkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamandau.
Selain itu, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat diharapkan terus memperkuat sinergi dan harmonisasi sehingga pembangunan di daerah dapat bergerak selaras dengan prioritas nasional, mendukung iklim investasi, kemudahan berusaha, dan penciptaan kesempatan kerja bagi masyarakat.
Sementara, Pj Bupati Lamandau, Lilis Suriani meminta kepada pimpinan satker kementerian/lembaga agar mempercepat pelaksanaan anggaran di awal tahun sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat, menciptakan lapangan kerja dan ikut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
"Saat ini pertumbuhan ekonomi Lamandau 6,45%. Angka ini sama dengan Provinsi Kalteng dan di atas pertumbuhan ekonomi nasional .sehingga perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan lagi," sebutnya.
Angka kemiskinan Lamandau pada tahun 2022 sebesar 3,34% yang merupakan terendah se-Kalimantan Tengah, bahkan di penghujung tahun 2023 berdasarkan data BPS angka kemiskinan Lamandau menunjukkan progres menggembirakan yakni turun lagi menjadi 3,13 %. (mex/fm)
