SUKAMARA - Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominfosandi) Sukamara menggelar Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Pengelolaan Hoaks dan Sistem Pengolahan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR), Selasa (7/5). Kegiatan itu sebagai upaya memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan dapat diwujudkan dengan melaksanakan penanganan pengaduan yang terintegrasi.
Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum Setda Sukamara Evy Andriani yang membuka kegiatan menjelaskan bahwa SP4N-LAPOR adalah pengelolaan layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan pelayanan publik secara berjenjang pada setiap penyelenggara dalam kerangka sistem informasi pelayanan publik masyarakat yang terintegrasi secara nasional. SP4N-LAPOR dapat diakses melalui laman akses website dengan berbasis teknologi, mudah dipantau, dapat berinteraksi antarlembaga di berbagai jenjang.
Disampaikan pula salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan informasi publik bagi pemohon informasi. Dengan adanya pejabat ini diharapkan implementasi undang-undang keterbukaan informasi publik dapat berjalan efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas secara nyata dapat terpenuhi.
"Dengan keterbukaan informasi, masyarakat menjadi lebih aktif dan turut serta dalam pengawasan jalannya penyelenggaraan pemerintahan. Inilah yang menjadi dasar bahwa PPID harus mampu untuk menyediakan informasi yang diminta oleh masyarakat," terang Evy Andriani.
Dalam pelaksanaannya, PPID diwajibkan untuk mengklasifikasian dan mengelompokkan informasi tersebut. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi diwajibkan untuk menyimpan, mengolah dan menyajikan informasi, baik itu informasi yang bersifat wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang diumumkan secara serta merta, maupun informasi yang wajib tersedia setiap saat.
"Kepemerintahan yang baik merupakan salah satu istilah yang digunakan untuk menunjukan hasil prestasi dan kinerja pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Disamping adanya pemerintahan yang baik, dibutuhkan juga masyarakat yang memahami dan mengerti bagaimana seharusnya pengelolaan terhadap informasi yang diberikan," tukas Evy Andriani. (fzr/yit)
