PALANGKA RAYA – Puluhan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Palangka Raya melakukan aksi damai di Bundaran Besar, Minggu (20/9). Mereka mengajak pasangan calon gubernur dan wakil gubernur tak menjual isu SARA dan melakukan politik uang atau kampanye hitam.

Aktivis HMI juga menyoroti kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalteng. KPU dinilai lambat menyosialisasikan pasangan calon, bahkan tidak serius dalam memberikan pendidikan politik  pada masyarakat.

HMI juga menuntut paslon mampu menawarkan berbagai program segar untuk mengatasi berbagai persoalan ekonomi, sosial, politik, budaya, dan terutama pendidikan serta lingkungan di seluruh Bumi Tambun Bungai ini.

”Para simpatisan dan tim kampaye juga agar tidak melakukan politik dan menyebar isu berbau SARA.  Masyarakat harus memilih calon lima tahun ke depan yang jujur, amanah, dan memihak kepada rakyat,” kata koordinator lapangan aksi HMI Iskandar.

Menurut Iskandar, apabila politik uang dan isu SARA dimainkan,   tidak akan ada pemimpin sejati bagi Kalteng lima tahun ke depan. Hal itu hanya akan menimbulkan keresahan di tengah masayarakat. ”Kami menuntut para kandidat menjaga situasi tetap aman, damai, dan nyaman selama proses pilkada ini,” katanya.

Lebih lanjut Iskandar mengatakan, dalam aksi ini, HMI menuntut KPU agar dalam proses penyelenggaraan pilgub agar transparan dan akuntabel, serta independen dan profesional. ”Aksi yang diikuti 70 mahasiswa ini juga menuntut KPU secepatnya memberikan pendidikan politik. KPU harus rutin memberikan sosialisasi besar-besaran kepada masyarakat agar kelak tidak ada yang namanya politik uang,” katanya.

Pihaknya juga menyesalkan ketidakpastian KPU saat HMI berniat membedah visi misi tiga pasangan calon pada 12 September 2015 lalu. ”Alasannya tidak punya uang. Kami kan tidak butuh itu. Kami malah ingin membantu KPU, tetapi ternyata tak direspons baik. Padahal pendidikan politik itu penting, ” pungkasnya. (daq/ign)