NANGA BULIK - Ratusan anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) mendatangi kantor Bupati Lamandau, Kamis (5/9) kemarin. Mereka menginginkan tindak lanjut hasil pertemuan anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) yang tergabung dalam Gapoktanhut SBB dengan pemerintah daerah  pada  di aula Setda Lamandau 5 Agustus 2024 lalu, tentang permasalahan permintaan pemberhentian dan pembubaran pengurus Gapoktanhut SBB oleh anggotanya. 

Mewakili anggota KTH, Rere Nor Edimansyah mengatakan bahwa keinginan mereka membubarkan kepengurusan tersebut karena ada beberapa alasan. Diantaranya tidak pernah melaksanakan RAT dan  tidak adanya transparansi kepengurusan Gapoktanhut SBB terhadap pengelolaan keuangan. Selama ini tidak ada laporan bulanan ataupun tahunan sebagai bentuk pertanggung-jawaban kepada seluruh anggota.

"Dengan merujuk arahan dari pak sekda sebelumnya, agar masing-masing kelompok tani hutan  mengadakan rapat dan menyepakati pembubaran pengurus Gapoktanhut SBB dalam berita acara  hasil kesepakatan bersama, maka hari ini kami datang lagi untuk penyerahan hasil musyawarah anggota tersebut," bebernya. 

Sekda Lamandau Irwansyah kembali menerima kedatangan mereka serta menampung aspirasi yang disampaikan. "Kami sebagai fasilitator hadir bersama Kapolsek Bulik dan juga H. Rere selaku masyarakat dan juga anggota DPRD Lamandau membantu menjembatani kegundahan masyarakat. Pemda harus menerima semua apa yang menjadi keluh kesah di masyarakat dan berupaya membantu mencarikan solusinya," kata M. Irwansyah. 

Menurutnya, perpecahan di internal organisasi disebabkan karena kurangnya transparansi dan keterbukaan kepengurusan, serta komunikasi yang kurang baik antara pengurus dan anggota. 

"Hari ini tadi sudah ada beberapa kesepakatan bersama, semoga bisa segera dilaksanakan dan diawasi pelaksanaan nya," harapnya. (mex/yit)