SAMPIT | PANGKALANBUN | PALANGKA | KOTAWARINGIN | METROPOLIS | BARITO | GUMAS | DPRD SERUYAN

PALANGKA

Jumat, 13 September 2024 09:54
Penanganan Stunting Perlu Kolaborasi Lintas Sektor
Yudhi Karlianto Manan

PALANGKA RAYA - Anggota DPRD Palangka Raya, Yudhi Karlianto Manan mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kolaborasi lintas sektor dalam upaya penanganan stunting.

Permasalahan stunting menjadi sorotan nasional, bahwa dalam beberapa kesempatan pemerintah pusat menekankan pentingnya semua pihak menjalankan kebijakan sesuai tugas masing-masing dalam upaya menekan stunting.

"Kami meminta Pemerintah Kota Palangka Raya untuk bisa berkolaborasi lintas sektor dalam upaya penanganan stunting," katanya, Kamis (12/9/24).

Menurutnya, stunting merupakan isu kompleks yang memerlukan pendekatan multidimensi. Ia menekankan bahwa penyebab utama stunting bukan hanya faktor ekonomi, melainkan juga kurangnya pemahaman tentang pola asuh yang tepat.

"Stunting bukanlah penyakit, melainkan kegagalan dalam memberikan pola asuh yang terkuat bagi pertumbuhan dan perkembangan anak," ucapnya.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga mendorong instansi terkait untuk meningkatkan edukasi kepada masyarakat tentang pencegahan stunting, terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan.

Ia menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam memilih konsumsi makanan bergizi dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Tentunya dengan langkah ini, masyarakat akan lebih memahami bagaimana mencegah stunting.

"Dengan adanya kesadaran masyarakat dan kolaborasi yang kuat antar sektor, penanganan stunting dapat dilakukan dengan cepat," pungkasnya. (sho/fm)

loading...

BACA JUGA

Selasa, 08 September 2015 21:50

Ratusan PNS Masih Mangkir, Laporkan Harta Kekayaan

<p>SAMPIT &ndash; Sebanyak 240 Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara di lingkup…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers