PALANGKA RAYA - Anggota DPRD Palangka Raya Wahid Yusuf, mendorong pemerintah kota setempat, untuk mengejot program-program yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan di wilayah ini.

Menurutnya, salah satu hal yang harus diperhatikan terkait program tersebut, yakni berkaitan dengan keakuratan data jumlah masyarakat yang dikategorikan tidak mampu. Data ini yang pasti berkaitan dengan bantuan-bantuan sosial yang akan disalurkan oleh pemerintah, baik yang bersumber dari anggaran daerah ataupun anggaran pusat.

"Dinas teknis bisa berkoordinasi menemui dan melakukan komunikasi melakukan pendataan bagi masyarakat tidak mampu bersama ketua RT dan RW setempat," ujar Wahid, Senin (1/10).

Selain itu lanjutnya, pemerintah juga harus mengetahui akar masalah terjadinya kemiskinan atau adanya masyarakat kurang mampu. Menurutnya, banyak faktor penyebab munculnya masalah tersebut, mulai dari pendidikan, malas untuk berkerja, terbatasnya lapangan pekerjaan, keterbatasan modal dan menanggung beban keluarga.

Maka dari itu tegas Wahid, selain memaksimalkan program bantuan sosial, pemerintah bisa melakukan upaya dengan membuka lapangan pekerjaan, menggerakan sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), meningkatkan program zakat, hingga menjaga kestabilan harga kebutuhan bahan pokok.

"Selain itu perlu juga menyediakan beasiswa pendidikan bagi siswa kurang mampu, memberikan layanan rujukan kesehatan gratis, dan mendirikan balai latihan kerja," imbuhnya.

Politikus Partai Golkar ini menambahkan, untuk menekan angka kemiskinan ini perlu juga peran dari masyarakat setempat. Karena, apapun kebijakan dari pemerintah akan tidak bermanfaat apabila masyarakat tidak turut serta dalam pelaksanaannya.

"Pastinya dengan upaya itu dapat mengurangi angka kemiskinan yang ada di Kota Palangka Raya. Artinya jangan hanya terpaku pada program sosial saja, tapi harus kembangkan hal lain yang bisa memberikan dampak," pungkasnya. (sho/gus)