PALANGKA RAYA- Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng terus memacu pengentasan kemiskinan dengan mengoptimalkan berbagai program dan kegiatan pembangunan pada berbagai sektor.
"Kemiskinan merupakan permasalahan yang memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan sistematik, terpadu, dan menyeluruh," katanya, di Palangka Raya, Selasa (3/12).
Hingga pada akhirnya hak-hak dasar warga negara secara layak dapat dipenuhi melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat.
Oleh karenanya Sugianto mengatakan, selama ini Pemprov Kalteng melaksanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan yang benar-benar pro rakyat, yakni menyesuaikan skala prioritas kebutuhan masyarakat.
Ia menjelaskan, pemerintah hadir tak hanya melalui program bantuan seperti bantuan sosial atau sejenisnya. Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kalteng juga dilakukan dengan pemenuhan berbagai hal ataupun sarana prasarana. Mulai dari pembangunan rumah layak huni, perluasan jangkauan listrik di berbagai wilayah, peningkatan ruas jalan, serta lainnya.
Adapun berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Kalteng pada 2024 berada di angka 5,17 persen atau sebanyak 145.630 jiwa. Angka kemiskinan Kalteng tersebut masih berada di bawah angka nasional yang sebesar 9,03 persen, serta masih menjadi provinsi urutan ke-5 nasional dari 38 provinsi dengan angka kemiskinan terkecil.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kalteng Leonard S Ampung mengatakan, pemprov terus berperan aktif serta meningkatkan koordinasi, perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan yang bersifat inklusif, sinergis, dan juga tepat sasaran.
Selain itu, untuk meningkatkan ketepatan sasaran, data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (Data P3KE) hendaknya bisa terus diverifikasi dan divalidasi, memastikan efektivitas pelaksanaan program, baik ketepatan sasaran, jumlah, maupun waktu penyaluran, dengan memprioritaskan kelompok rentan, seperti lansia tunggal, penyandang disabilitas, dan kepala keluarga perempuan.
"Dengan semakin tingginya harmonisasi serta didukung potensi sumber daya yang ada, kita bersama-sama dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya. (ant/gus)
