SAMPIT | PANGKALANBUN | PALANGKA | KOTAWARINGIN | METROPOLIS | BARITO | GUMAS | DPRD SERUYAN

SAMPIT

Senin, 10 Februari 2025 13:33
Model Pelayanan Publik Berstandar Nasional

MPP Habaring Hurung Jadi Simbol Reformasi Birokrasi

BERKUNJUNG: Asisten I Setda Kotim Rihel saat mengunjungi stan UMKM dalam di MPP Habaring Hurung belum lama ini.

SAMPIT – Mal Pelayanan Publik (MPP) Habaring Hurung di Kabupaten Kotawaringin Timur terus menjadi sorotan positif dengan berbagai inovasi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan.

Hasilnya, MPP yang dikelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) ini berhasil meraih penghargaan nasional atas kinerja unggulnya dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

”Aspek pelayanan publik selalu menjadi fokus utama kami. Penghargaan nasional yang diraih ini adalah bukti nyata komitmen kami dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat," ungkap Rihel, Asisten I Sekretariat Daerah Kotim, beberapa waktu lalu.

Penghargaan tersebut diberikan atas kinerja MPP Habaring Hurung dalam kategori sangat baik untuk Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah.

Selain itu, penilaian positif dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melalui Monitoring dan Evaluasi MPP turut memperkuat posisi MPP Habaring Hurung sebagai contoh pelayanan publik berstandar nasional.

Keberhasilan ini, menurut Rihel, tidak lepas dari kolaborasi antara pemerintah daerah dan berbagai instansi yang tergabung dalam MPP. Digitalisasi layanan menjadi salah satu inovasi kunci yang mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan, mulai dari perizinan usaha hingga administrasi kependudukan.

”Kami ingin masyarakat bisa mengurus berbagai keperluan dengan cepat, transparan, dan efisien. Inovasi dan digitalisasi menjadi landasan untuk terus maju," tambahnya.

Pemerintah Kabupaten Kotim berkomitmen untuk terus memperbaiki sistem pelayanan publik agar semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. MPP Habaring Hurung tidak hanya diharapkan menjadi pusat layanan administrasi, tetapi juga simbol reformasi birokrasi yang mampu mendekatkan pemerintah kepada masyarakat.

”Dengan keberhasilan ini, kami semakin termotivasi untuk menjadikan MPP Habaring Hurung sebagai model pelayanan publik terbaik di Kalimantan Tengah," kata Rihel. (yn)

loading...

BACA JUGA

Jumat, 04 Juli 2025 17:52

Rancang Pembangunan dengan Empat Pendekatan

SAMPIT – Perencanaan pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Timur dilakukan melalui…

Jumat, 04 Juli 2025 17:51

Bongkar Muat Ikan Bakal Dipindah

SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) tengah mempersiapkan langkah…

Jumat, 04 Juli 2025 17:51

DPMD Perjelas Penyaluran Dana Desa

SAMPIT – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kotawaringin…

Jumat, 04 Juli 2025 17:50

Lahan Kotim Lebih Siap

SAMPIT – Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menjadi daerah kelima di…

Kamis, 03 Juli 2025 16:38

BKPSDM Realokasi Anggaran Demi Dukung Ujian CAT ASN

SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur melalui Badan Kepegawaian dan…

Kamis, 03 Juli 2025 16:38

Sampah Masih Jadi Masalah di MB Ketapang

SAMPIT – Penanganan sampah di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang kembali…

Kamis, 03 Juli 2025 16:37

Jelang Porprov 2026, Dispora Berharap Musyawarah KONI Berjalan Sukses

SAMPIT – Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Kotawaringin Timur…

Kamis, 03 Juli 2025 16:36

Realisasi Anggaran DPMD Capai 38 Persen

SAMPIT – Hingga pertengahan tahun anggaran 2025, Dinas Pemberdayaan Masyarakat…

Rabu, 02 Juli 2025 17:02

Kepala BKAD Pensiun, Ramadansyah Jadi Pelaksana Tugas

SAMPIT – Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kotawaringin…

Rabu, 02 Juli 2025 17:02

Beberapa Puskesmas Belum Miliki Dokter Berstatus PNS

SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menghadapi tantangan besar…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers