SAMPIT – Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, Halikinnor mendorong sekaligus meminta kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), agar lebih giat dalam menyampaikan usulan program maupun kegiatan ke pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
”Coba kita manfaatkan kementerian dan provinsi ini untuk pengusulan program/kegiatan, karena yang saya lihat baru beberapa OPD saja yang mengusulkan," kata Halikinnor di Sampit, baru-baru ini.
Dia juga menjelaskan bahwa sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, pemerintah pusat telah memberlakukan kebijakan efisiensi anggaran, sehingga dana Transfer ke Daerah (TKD) pun dikurangi, khususnya Kotim nilai TKD yang dipangkas mencapai Rp141 miliar.
TKD tersebut di antaranya berupa Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pemangkasan TKD itu pun berdampak cukup besar bagi Kotim sebab tak sedikit rencana pembangunan yang bersumber dari dana tersebut.
Disamping itu, Mendagri juga telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD TA 2025 yang menginstruksikan setiap daerah melakukan efisiensi anggaran di tingkat daerah.
Namun, setelah dilakukan efisiensi anggaran di tingkat daerah tetapi anggaran yang bisa dihemat pun masih jauh dan tidak bisa menutupi dari besaran TKD yang dipangkas oleh pusat.
”Kemarin kita telah melakukan efisiensi tapi cuma dapat beberapa belas miliar rupiah, karena TPP itu tidak boleh di efisiensi. Walaupun, nanti perubahan anggaran TPP tetap kita kurangi, menyesuaikan kebijakan dari pusat terkait belanja pegawai maksimal 30 persen," ujarnya.
Oleh karena itu, Halikinnor meminta OPD lebih jeli dan giat dalam memanfaatkan setiap peluang, di antaranya dengan mengajukan usulan ke provinsi dan pusat agar ada program/kegiatan yang masuk ke daerah, karena jika hanya mengandalkan APBD Kotim tidak akan mampu.
Apalagi berdasarkan data yang diterima dirinya, baru beberapa OPD yang menyampaikan usulan, yakni Dinas Pendidikan, Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Bina Konstruksi Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (SDABMBKPRKP), Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian, Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Dinas Perikanan.
Orang nomor satu di Kotim ini pun mempertanyakan usulan dari OPD lain yang belum masuk dan menekankan agar jangan sampai akibat kelalaian membuat program/kegiatan yang seharusnya bisa dilaksanakan menjadi terhambat. Wakil Bupati Kotim Irawati juga diminta melakukan pengawasan terhadap seluruh OPD berkaitan dengan hal tersebut.
”Diusulkan saja belum tentu disetujui, apalagi kalau tidak diusulkan. Artinya harus kita yang tekun mengusulkan," demikian Halikinnor. (ant)
