SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menargetkan capaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) naik ke kategori tinggi tahun ini. Peningkatan IKD bukan hanya soal kesiapsiagaan menghadapi bencana, tetapi juga menjadi bagian dari penilaian kinerja kepala daerah.
“IKD saat ini bukan sekadar angka. Ini indikator langsung kinerja kepala daerah,” tegas Bupati Kotawaringiin Timur Halikinnor saat membuka kegiatan perhitungan IKD 2025 yang digelar Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Selasa (3/6).
Halikinnor menyebut, IKD Kotim pada tahun lalu berada di kategori sedang dengan skor 0,57. Tahun ini, dia menargetkan naik signifikan ke kategori tinggi, dengan nilai minimal 0,81.
Selain IKD, tren positif juga ditunjukkan pada Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Kotim. Tahun 2023, nilai IRBI berada di angka 140,65 dan turun menjadi 124,85 pada 2024. Penurunan risiko ini menunjukkan adanya perbaikan nyata dalam perencanaan dan mitigasi bencana.
“IRBI akan menjadi indikator pembangunan daerah ke depan, terutama dalam RPJPN dan RPJPD 2025–2045. Maka validitas data dari BNPB sangat menentukan,” ujarnya.
Halikinnor menekankan lima langkah strategis untuk memperkuat ketahanan daerah. Di antaranya, penyusunan perda tata ruang berbasis pengurangan risiko bencana, penguatan kelembagaan BPBD, pelibatan unsur pentahelix (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media), serta pemetaan bahaya hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
“Penguatan sistem logistik dari mitigasi hingga pemulihan juga perlu menjadi perhatian,” katanya.
Ia menambahkan, Pemkab Kotim telah menerbitkan sejumlah regulasi untuk memperkuat penanggulangan bencana, seperti Perda Nomor 3 Tahun 2020 dan Perbup Nomor 41 Tahun 2023. Saat ini juga tengah disusun Perbup baru tentang Rencana Penanggulangan Bencana.
Halikinnor pun memerintahkan BPBD segera menggelar rapat koordinasi lintas sektor untuk menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan. Sekda sebagai ex-officio Kepala BPBD diminta memimpin koordinasi terpadu antarlembaga.
“Bencana itu bukan urusan BPBD semata, tapi tanggung jawab semua pihak, kita harus berkolaborasi,” pungkasnya. (yn/yit)
