PALANGKA RAYA – Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Yohanes Freddy Ering, menyoroti sejumlah persoalan yang mencuat saat melaksanakan kegiatan reses di Daerah Pemilihan (Dapil) V yang meliputi Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas.
Salah satu isu krusial yang disampaikan masyarakat yakni mengenai ketidakjelasan manfaat dari program cetak sawah rakyat di dua kabupaten tersebut. Ia mengungkapkan hampir seluruh desa di kabupaten tersebut pernah mendapatkan program cetak sawah, namun masyarakat belum mengetahui secara pasti apa dampak nyata dari pelaksanaan program tersebut.
“Warga mempertanyakan, apa sebenarnya manfaat yang mereka terima dari program cetak sawah itu. Tidak ada kejelasan. Karena itu kami mendorong adanya koordinasi yang lebih baik dari pemerintah pusat maupun daerah,” kata Freddy, Senin (14/7).
Dirinya juga menyinggung peran pihak ketiga sebagai rekanan pelaksana program cetak sawah yang dinilai kurang transparan, dalam membangun kemitraan dengan masyarakat, khususnya para pemilik lahan.
“Komitmen kemitraan ini penting. Jangan sampai masyarakat hanya jadi penonton. Harus jelas bagaimana posisi mereka, apa keuntungan yang mereka peroleh,” ungkap Freddy Ering.
Dirinya juga menyerap aspirasi masyarakat terkait sektor pertanian dan perkebunan. Ia mengungkapkan, banyak warga yang mengeluhkan harga komoditas perkebunan seperti karet, rotan, dan hortikultura yang tidak menentu bahkan cenderung merugikan petani. Hal ini membuat sebagian masyarakat mulai beralih ke tanaman sawit.
“Banyak warga yang mengusulkan pengadaan bibit sawit karena dinilai lebih menguntungkan. Harga sawit saat ini masih relatif bagus dibandingkan karet atau hortikultura,” tuturnya.
Meski demikian, Freddy mengingatkan agar alih fungsi lahan ke perkebunan sawit tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Terutama terhadap lahan yang potensial untuk tanaman pangan. Menurutnya, ketahanan pangan tetap harus menjadi perhatian utama pemerintah dan masyarakat.
“Kita memahami logika ekonomi warga, tapi jangan sampai lahan pangan jadi korban. Pemerintah harus hadir, termasuk mengakomodir permintaan bibit sawit bagi masyarakat yang memang memerlukannya,” pungkasnya.(ktr-1/gus)
