PALANGKA RAYA – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Agie, meminta Dinas Pendidikan Kalteng untuk memantau kegiatan belajar mengajar di SMK 6 Kelurahan Panjehang, Kecamatan Rakumpit, Kota Palangka Raya.
Dari kegiatan reses ke wilayah setempat beberapa waktu lalu, dirinya melihat minimnya kehadiran guru di sekolah tersebut. Salah satu temuan yang paling memprihatinkan menurutnya, tidak adanya aktivitas guru di satu SMK itu, meskipun gedung sekolah terbilang layak dan murid tetap hadir seperti biasa.
“Saya dua hari berada di sana. Satu pun guru tidak terlihat mengajar. Gedungnya bagus, fasilitas juga memadai, bahkan rumah dinas untuk guru tersedia. Tapi manusianya, dalam hal ini gurunya, tidak ada,” ungkap Agie saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (16/7).
Dirinya pun menilai, kondisi ini sangat mempengaruhi kualitas pendidikan pelajar. Bahkan ia menyebut, para murid berpotensi hanya akan lulus secara administrasi sebagai lulusan SMK, namun dari sisi kompetensi, hanya setara lulusan SMP.
“Kalau seminggu cuma satu kali belajar, apa bisa masuk ke otak anak-anak kita? Ini persoalan serius. Mereka datang hanya untuk absen, lalu pulang. Begitu akhir tahun, mereka lulus. Tapi apa yang mereka dapatkan?” ujar Agie yang merasa prihatin.
Dirinya pun mencontohkan, kondisi di SMK Negeri 6 Palangka Raya. Menurutnya, meskipun gedung sekolah terlihat representatif, namun tidak ada aktivitas belajar-mengajar yang berjalan maksimal akibat ketiadaan guru.
“Sekarang, guru tidak hadir, tapi gaji dan tunjangan tetap jalan. Kalau seperti ini terus, lebih baik sekolahnya ditutup saja daripada hanya menghabiskan anggaran,” tegasnya.
Agie pun mendesak Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng untuk segera turun tangan dan menindaklanjuti persoalan tersebut. Ia mengingatkan, pendidikan adalah pondasi utama pembangunan daerah, dan ketidakhadiran guru secara masif merupakan bentuk pengabaian terhadap masa depan generasi muda.
“Kita tidak bisa berharap Kalimantan Tengah maju kalau anak-anak kita hanya menerima ijazah tanpa isi. Ini bukan hanya soal fasilitas, tapi soal tanggung jawab dan komitmen para pendidik,” pungkasnya. (ktr-1/gus)
