PALANGKA RAYA – Ratusan mahasiswa dari BEM Unpar, BEM IAIN, dan Walhi yang tergabung dalam Gerakan Anti Asap (GAAS) Kalteng, turun ke jalan. Mereka berorasi dan mendatangi kantor Gubernur Kalteng, Selasa (22/9). Pemerintah dinilai kurang serius menangani dan menindak pelaku pembakar lahan, terutama dari perusahaan.
Massa mendesak pencabutan izin terhadap perusahaan pembakar lahan. Aksi itu sempat memanas antara pengunjuk rasa dan Kabag Ops Polres Palangka Raya Kompol Broto. Mahasiwa sempat mengancam menerobos penjagaan ketat kepolisian. Pendemo meminta Penjabat Gubernur Kalteng Hadi Prabowo keluar menemui mereka.
Dalam aksinya, massa menilai sosialisasi sia-sia dan membuang waktu, terlebih dengan cara memasang spanduk di pinggir jalan. Selain itu, meminta Kapolda Kalteng dicopot dari jabatan karena kurang tegas bertindak dan dinilai takut menghadapi kekuaatan besar di jajaran petinggi negeri.
”Upaya penanggulangan dan pencegahan oleh pemerintah melalui alat negara sangat tidak serius dilakukan. Penegakan hukum harus diperbaiki pemerintah. Selama ini hanya menyasar kaum tani dan masyarakat adat,” ucap perwakilan Walhi, Tri Atmajaya.
Menurutnya, penegakan hukum kepada perusahaan sulit dilakukan. Mereka yakin ada kongkalikong antara pemerintah dan perusahaan. Presiden RI Joko Widodo juga diminta serius, karena sudah 18 tahun kebakaran lahan terjadi di Kalteng, namun tak solusi berarti.
”Upaya penaggulangan, baik mendirikan posko-posko kesehatan dan pengobatan gratis karena bencana asap ini, terjadi karena kebijakan pemerintah itu sendiri,” pungkasnya.
Sementara itu, Hadi Prabowo yang menemui pendemo menegaskan, pemerintah tidak tidur. Pemerintah sudah berupaya keras dan bersinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota guna menanggulangi masalah tersebut.
Kata Hadi, saat ini tindakan bukan diskusi, melainkan bahu membahu bersama memadamkan kebakaran dan ikut serta bertindak secara nyata. ”Kalian kira saya tidur ya? Ayo mohon bantu. Ini juga tanggung jawab pemerintah. Jadi, jangan menganggap saya di kantor tidak kerja. Pagi hari saya sudah gelar koordinasi,” ucap Hadi dengan nada agak tinggi.
Hadi mengatakan, apabila masyarakat menemukan perusahaan membakar lahan, agar segera dilaporkan ke polisi, bukan hanya diam dan menggerutu. Dia memastikan laporan tersebut ditindaklanjuti. (daq/ign)