SAMPIT-Ketua DPRD Kotim Jhon Krisli menegaskan, pihaknya akan terus ngotot menagih dana bagi hasil (DBH) di provinsi Kalteng sesuai dengan proyeksi target dan hitungan riil yang ada di Kotim. Menurutnya jika pembagian DBH tidak sesuai mereka mengancam akan mengambil alih  pemungutan pajak kendaraan bermotor, agar menjadi ranah pemerintah kabupaten.

“Kita tetap tagih uang Kotim yang di provinsi. Dan  kita sudah punya  angka matematikanya untuk DBH Kotim. Jadi tidak bisa main-main,”tegasnya.

Dijelaskan Jhon,  sesuai dengan target, sejatinya Kotim harus mendapatkan angka Rp 81 miliar. Namun  ternyata provinsi menurunkan target hanya diangka Rp 62 miliar. Sedangkan lanjutnya, angka pertumbuhan kendaraan bermotor cukup tinggi di Kotim. 

“Logikanya saja, dari mana DBH Kotim bisa turun,  orang bayar pajak saja semakin banyak.  Kok bisa turun rumusnya dari mana. Katanya karena penurunan target secara total di provinsi. Tapikan tidak serta merta menghilangkan hak daerah juga dong.!, “cetus Jhon Krisli.

Dalam waktu dekat ini, kata Jhon mereka akan menggelar rapat koordinasi antara Pemkab dan DPRD menyikapi soal dana bagi hasil itu. Dirinya tidak ingin apa yang sejatinya menjadi hak daerah dikebiri oleh pemerintah provinsi.

“Dalam waktu dekat juga kami dengan eksekutif  untuk turun langsung ke lapangan untuk mensosialisaiskan aturan pajak kendaraan ini. Kali ini kami mesti jemput bola untuk menaikan PAD Kotim, sasaran kita nantinnya adalah perusahaan perkebunan  yang ada, dan DPRD disitu hadir untuk ikut serta mendampingi,”pungkasnya. (ang/gus)