KASONGAN - Perencanaan sejumlah proyek di Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Porbudpar) Kabupaten Katingan dinilai kurang matang.
Demikian dikatakan Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Katingan, Marserius saat melakukan kunjungan kerja (kunker) ke kawasan objek wisata Bukit Batu Kasongan dan Hotel Katingan.
Penilaian itu, menurut Marserius dibuktikan dengan dilakukannya addendum (perpanjangan kontrak, Red) proyek rehab panggung hiburan di obyek wisata Bukit Batu senilai sekitar Rp 177 juta.
"Addendum memang sudah ada aturannya, namun karena ada alasan tertentu. Tapi kalau cuma karena keterbatasan dana saja, saya rasa tidak tepat. Pasalnya proyek tersebut sudah mau dikerjakan," kata Ase sapaan akrab Marserius, Senin (29/8).
Selain itu, dirinya juga meminta Kepala Disporbudpar Katingan agar dalam merencanakan suatu pekerjaan (proyek) yang diusulkan hendaknya dilakukan penjajakan secara cermat terlebih dulu.
Dengan kata lain jangan direncanakan setengah-setengah, tapi harus benar-benar tuntas sehingga membuahkan pekerjaan yang maksimal dan cepat termanfaatkan.
Misal membangun sebuah aula, jangan hanya gedungnya saja yang berdiri, namun juga memikirkan peralatan lainnya seperti meubeler, listrik, jaringan air bersih dan lain sebagainya.
"Sehingga setelah selesai, bangunan tersebut dapat segera berfungsional tidak seperti bangunan aula Hotel Katingan yang sudah tiga tahun anggaran ini tidak kunjung rampung," tandasnya.
Selain itu, anggota dewan asal Dapil I Katingan ini juga mengingatkan kepada Disporbudpar agar mengusulkan peningkatan pagar di kawasan obyek wisata Bukit Batu.
Pasalnya pagar yang ada saat ini seperti kurang proporsional, rawan disusupi pengunjung gelap baik pada saat ada kegiatan maupun di hari-hari biasa.
"Banyak anak-anak yang meloncat dari pagar karena enggan beli karcis masuk. Kalau terus seperti itu akan mengurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Katingan," sebutnya.
Selanjutnya, dia juga menanyakan alasan absennya Kepala Disporbudpar saat kunker komisinya Jumat (26/8) lalu. Padahal menurutnya permintaan sudah disampaikan guna melakukan pendampingan komisi II.
"Sehubungan dengan itu, untuk kunker atau kegiatan yang akan datang yang melibatkan SKPD, saya berharap kepala SKPD dapat mendampingi. Sehingga, jika ada pertanyaan bisa langsung dijawab oleh kepala SKPD yang bersangkutan," pintanya. (agg/fm)