PALANGKA RAYA – Bencana kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah, mengundang simpati dan reaksi keras dari seluruh warga Kalteng. Aksi pun dilakukan dengan mengumpukan koin untuk diberikan pada Presiden RI Joko Widodo. Hal tersebut merupakan bentuk kekecewaan karena minimnya penanganan untuk Kalteng.

Ribuan warga berkumpul melakukan gerakan 1000 koin tersebut di Bundaran Besar Palangka Raya, Rabu (21/10). Gerakan yang diberi nama ”Borneo Menggugat” ini merupakan protes keras terhadap pemerintahan Joko Widodo. Koin sebanyak tiga kotak besar yang terkumpul dalam aksi tersebut langsung diserahkan pada Pj Gubernur Kalteng Hadi Prabowo untuk disampaikan ke Presiden.

Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kalteng Sabran Ahmad mengatakan, kegiatan itu mengajak seluruh masyarakat Kalteng untuk berpikir, berbuat, dan mendorong pemerintah pusat agar Kalteng dibantu secara maksimal. Pemimpin di daerah dinilai tak banyak berbuat.

Menurutnya, bupati/wali kota tidak ada usaha, sehingga pihaknya mengajak masyarakat berpikir. Pasalnya, Kalteng dipandang sebelah mata karena semua bantuan diarahkan ke Sumatera.

Dia menilai para pejabat kurang perhatian dan hanya ingin menyelamatkan diri masing-masing, sementara masyarakat ditinggal. Padahal, keadaan ini sudah sangat berbahaya. ”Ini sudah tidak benar. PJ Gubernur tidak proaktif, sebab dia hanya pejabat, sehingga kurang mengerti permasalahan asap dan kabut. Diperparah lagi dengan para bupati/wali kota yang diam semua,” ujarnya.

Kepala Penelitian Lingkungan Hidup Unpar Darwan Nasir mengatakan, gerakan pengumpulan koin itu dilatarbelakangi minimnya perhatian dari pemerintah pusat ke Kalteng. Padahal pencemaran udara di kota itu terjelek di seluruh dunia. ”Ini mau manti pelan-pelan, tidak ada siaga-siaga,” tegasnya.

Ahli gambut Suwido H Limin menambahkan, dana ratusan miliar sudah dikeluarkan pemerintah untuk menangani kabut asap, namun tidak ada hasil. Padahal, sejak lama ia menyarankan untuk antisipasi kebakaran, namun tidak didengar. ”Jadi, kami menolak konsep lama, yakni menyewa peswat dan ini sudah tidak tepat,” ujarnya.

Suwido meminta agar musim kemarau mendatang pemerintah lebih siap dengan melakukan patroli, sehingga apabila ada api, langsung dipadamkan dan jangan menunggu kebakaran hebat baru bertindak. ”Harus juga dipadu dengan penegakan hukum,” tandasnya. (daq/ign)