PALANGKA RAYA – Anggaran untuk penanggulangan kebakaran dari pemerintah pusat dinilai masih belum maksimal untuk membantu mengatasi masalah tersebut. Pasalnya, dari Rp 9 miliar anggaran yang diberikan melalui Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng), Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya hanya mendapat Rp 150 juta.
“Kita sampai saat ini kita belum menerima anggaran yang memadai untuk pemadaman. Jika tidak salah ada Rp 9 miliar anggaran dari pusat tetapi itu masih harus dibagi dengan daerah lain. Kita hanya dapat dana Rp150 juta,” kata Wali Kota Palangka Raya HM Riban Satia, Selasa (20/10).
Maka dari itu, dia berharap pemerintah pusat segera memberikan bantuan anggaran yang nantinya dimanfaatkan untuk menanggulangi bencana kabut asap yang melanda wilayah setempat sejak beberapa bulan lalu. Dengan begitu, pencegahan bencana kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan dapat dilakukan dengan maksimal mengingat adanya bantuan yang memadai dari pusat.
“Sampai saat ini kita masih belum bisa mendapat dana yang memadai untuk melakukan penanggulangan,” ucapnya.
Padahal, diakui Riban, salah satu dasar membentuk Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Kota Palangka Raya agar bisa mendapat anggaran yang maksimal dari pemerintah pusat.
“Dulu diiming-imingi bahkan diancam jika tidak dibentuk BPBPK, maka tidak akan dapat bantuan dari pusat. Tetapi kenyataannya setelah BPBPK kita bentuk, anggaran yang diberikan juga terbatas. Ke depannya semoga ini juga menjadi perhatian tersendiri,” kata orang nomor satu di Pemkot Palangka Raya itu.
Berhubung anggaran itu kurang maksimal, lanjutnya, Pemkot Palangka Raya segera mengambil ancang-ancang dengan mengeluarkan anggaran tak terduga sebesar Rp 4 miliar. Namun kata Riban, anggaran Rp 4 miliar itu tidak sepenuhnya digunakan untuk penanggulangan bencana kebakaran di daerahnya.
“Anggaran yang kita gunakan hanya sebanyak Rp 1,5 miliar. Dan digunakan selama status darurat penanggulangan kebakaran dan darurat penanggulangan kabut asap. Sisanya digunakan untuk bagian lain yang berhubungan dengan bencana kabut asap ini,” bebernya lagi.
Ia menjelaskan, anggaran tersebut dikeluarkan dalam dua tahapan berbeda. Terutama setelah Pemprov mengelaurkan status tanggap darurat. “Pertama kita keluarkan sebanyak Rp 900 juta yakni pada status tanggap darurat kebakaran yang berlangsung awal hingga akhir September lalu,”terangnya
Kemudian, lanjut dia, pencairan dana tahap dua dilakukan bersamaan dengan perubahan status anggap darurat kebakaran hutan, lahan dan pekarangan menjadi status tanggap darurat penanganan bencana asap.
“Yang mana status darurat penanganan bencana asap diberlakukan 22 September hingga awal Oktober dengan kucuran dana sebanyak Rp 600 juta. Jadi totalnya kita telah mengeluarkan Rp 1,5 miliar dari total dana tak terduga sebesar Rp 4 miliar,” terang Wali Kota yang menjabat periode ke dua itu.
Sebelumnya, Pemkot Palangka Raya juga memaparkan penggunaan dana tanggap darurat tersebut. Penggunaan anggaran yang telah dikeluarkan pemerintah kota itu di antaranya untuk distribusi tim posko simpul sebesar Rp 247 juta lebih, kemudian untuk Polres Palangka Raya sekitar Rp 349 juta, Kodim 1016 Palangka Raya Rp 174 juta dan BPK Swakarsa Rp 179 juta. Selanjutnya untuk Damkar sebesar Rp 126 juta, Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya Rp 96 juta, Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Rp 84 juta dan tim relawan Rp 133 juta.(sho/vin)
