PALANGKA RAYA – Anggota DPR-RI asal Kalteng Rahmat  Nasution Hamka kecewa dengan lambannya penanganan bencana kabut asap oleh kementerian terkait.  Dirinya meminta kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo agar mengganti Menteri Koordinator Politik Hukum Keamanan (Menkopolhukam) dan menteri terkait lainnya, jika tidak melakukan tindakan nyata untuk mengatasi bencana kabut asap di Kalteng yang makin parah.

 Menurut Rahmat, Menkopolhukam dan menteri terkait harus menunjukkan aksi nyata dalam beberapa hari ini ke depan dan memberikan hasil yang signifikan dalam memadamkan api yang membakar hutan serta lahan, khususnya lahan gambut di Kalteng.

 Rahmat menilai Menkopolhukam belum menunjukkan sikap yang merepresentasikan apa yang sudah diinstruksikan presiden dalam penanganan kabut asap ini secepat mungkin.

 "Presiden sudah menginstruksikan kepada menteri-menteri dan pihak terkait untuk terjun langsung dan berkantor di daerah sampai masalah selesai. Kalau ke Kalteng hanya lihat-lihat saja, mendingan tidak usah,” tegas Rahmah Nasutian Hamka dalam rilisnya, Senin (26/10).

 Ia menyebutkan, bayangkan mau keliling daerah di Kalteng ini saja Menkopolhukam dan menteri terkait naik helikopter dan saat meninjau lapangan di Tumbang Nusa Kabupaten Pulang Pisau.

 “Untuk bisa masuk ke lokasi pembuatan blocking kanal dibuatkan papan titian yang dibuat di lahan gambut yang terbakar, kemudian setelah itu pulang ke Jakarta lagi," ujarnya.

 Dikatakannya, presiden saja saat berkunjung lewat jalan darat, masuk ke lokasi tanpa ada dibuatkan papan-papan titian. Bahkan, Presiden masuk menerobos ke dalam melihat langsung lahan gambut yang terbakar ditengah kepungan kabut asap.

 "Kita lihat dalam dua atau tiga hari ini, apakah mau berkantor di daerah? Kalau tidak bisa berbuat yang nyata, kita minta bapak presiden mengganti Menkopolhukam dan menteri terkait apalagi bertepatan akan dilakukannya reshufle kabinet lagi," tukasnya.

Rahmat meminta pejabat di pusat bisa empati yaitu merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat di daerah, khususnya penderitaan yang kini dialami oleh penduduk Kalteng akibat kabut asap. Saat ini, sikap masyarakat Kalteng masih cukup kooperatif dan patuh kepada pemerintah pusat, seharusnya haknya juga dipenuhi oleh negara untuk dilindungi.

 "Selama ini kami warga Kalteng ini penurut. Jangan sampai kami di daerah ini menjadi nakal hanya karena kurangnya perhatian dari pemerintah pusat," tegasnya.

 Selain itu, terkait masalah kesehatan warga Rahmat juga meminta negara siap dalam segala hal apapun termasuk biaya untuk masyarakat Kalteng dijamin pelayanan kesehatan akibat yang ditimbulkan bencana kabut asap ini bila ada yang butuh perawatan.

 Rahmat juga mengharapkan agar masyarakat di Kalteng untuk tidak sungkan dan tidak segan melaporkan kepada dirinya apabila adanya pelayanan kesehatan yang tidak maksimal atau bahkan adanya pungutan biaya terhadap pasien akibat bencana kabut asap ini.

 “Kalau ada yang sakit ISPA misalnya, segera saja datang ke puskesmas atau rumah sakit. Kita minta pemerintah harus siap melayani dan ini gratis. Kalau ada yang memungut biaya, laporkan ke saya. Kalau pelayanannya kurang maksimal misalnya alasan obat tidak ada, juga laporkan ke saya. Kita minta negara siap, termasuk siap dana selama bencana kabut asap ini. Kita atasi bersama dan ini hak rakyat untuk dilindungi negara," pungkas mantan Ketua KNPI Kalteng ini. (arj/vin)