Kesiapan agenda besar Pemilu 2024 jadi perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Sejumlah politikus tersebut turun ke Sampit untuk melihat kesiapan Kabupaten Kotawaringin Timur menyambut pesta demokrasi.

HENY-radarsampit.com, Sampit

Rombongan Komisi I DPRD Kalteng disambut hangat jajaran Pemkab Kotim bersama KPU dan Bawaslu Kotim, Jumat (24/3). Persamuhan dengan para politisi tersebut digelar di ruang rapat koordinasi, aula Kantor Kesbangpol Kotim. Komisi I dipimpin langsung Yohanes Freddy Ering sebagai ketua bersama anggotanya. Adapun dari Kotim, ada Kepala Badan Kesbangpol Kotim Sanggul Lumban Gaol, Ketua KPU Kotim Siti Fathonah Purnaningsih, Ketua Bawaslu Kotim Muhamad Tohari, dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kotim Agus Tripurna Tangkasiang. Freddy mengatakan, kedatangannya bersama anggota untuk melihat komitmen dan sinergisitas Pemkab Kotim bersama penyelenggara pemilu dalam menyukseskan Pemilu 2024.

”Kami juga berkoordinasi untuk membahas terkait pengalokasian anggaran untuk Pemilu 2024. Untuk di Kalteng, alokasi anggaran Pemilu 2024 sudah dianggarkan pada 2022 sebesar Rp80 miliar dan tahun 2023 Rp100 miliar. Ada pula dana sharing dari masing-masing daerah kabupaten. Kami berharap adanya keseragaman anggaran antara kabupaten satu dengan lainya di Kalteng dalam pelaksanaan Pemilu 2024,” kata Freddy.

Freddy juga menanyakan sejauh mana tahapan Pemilu 2024 berjalan yang dilaksanakan oleh KPU Kotim. ”Kami mengapresiasi Pemkab Kotim dan penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU Kotim. Saya lihat sudah berjalan dengan baik dan lancar, tinggal memantapkan nilai anggaran dana hibah dari Pemkab Kotim saja untuk menyukseskan Pemilu 2024,” katanya. Sementara itu, Sanggul yang menjadi pemandu pertemuan, menyambut baik kedatangan Komisi I DPRD Kalteng untuk melihat langsung kesiapan penyelenggara pemilu dan Pemkab Kotim dalam menyukseskan pesta demokrasi tahun depan. Sanggul mengatakan, ada beberapa poin yang dibahas dalam pertemuan tersebut, di antaranya melihat sejauh mana tahapan Pemilu 2024 yang sedang berjalan di Kotim, mendengar langsung kendala dalam pendataan daftar pemilih, dan membahas alokasi anggaran dari Pemkab Kotim untuk penyelenggara pemilu.

”Dari pertemuan tadi sudah dapat disimpulkan bahwa dari KPU Kotim sudah mengusulkan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada 2024 ke Pemkab Kotim sebesar Rp55 miliar dan kemudian disanggupi Pemkab Kotim sebesar Rp40 miliar,” ujarnya. Sanggul meminta penyelenggara pemilu untuk menekan anggaran dalam pelaksanaan Pilkada 2024, menyesuaikan kondisi kas keuangan daerah. ”Pemkab Kotim sudah menganggarkan dana tahun ini. Tetapi, ada kebijakan dari Bupati Kotim bahwa adanya pergeseran anggaran untuk memenuhi surat edaran keputusan Kemendagri, sehingga perlu dilakukan efisiensi dan meminta KPU dan Bawaslu Kotim dan instansi terkait lainnya agar bisa bisa menekan angka anggaran itu dengan menyesuaikan kondisi keuangan daerah,” ujarnya.

Anggota Komisi I DPRD Kalteng Yeni Maria Marselina Kahta menilai, hibah anggaran dari Pemkab Kotim untuk Pilkada 2024 tak sesuai jumlah penduduk di Kotim yang merupakan kabupaten dengan penduduk terbanyak. ”Kotim dan Kapuas itu bisa jadi barometer kesuksesan Pemilu 2024, karena saya meyakini dengan jumlah penduduk yang banyak, kemungkinan permasalahan yang akan dihadapi juga besar. Ini pekerjaan berat yang harus dihadapi KPU dan Bawaslu Kotim,” kata Yeni.

Dia berbagi pengalaman ketika menjadi saksi dari Partai Gerindra pada Pemilu 2019. Saat itu, mulai pagi hingga malam, pihaknya hanya fokus membahas dua kabupaten, yaitu Kobar dan Kotim. ”Selain memiliki jumlah penduduk terbanyak, saya menangkap masalah bahwa masih ada masyarakat yang belum masuk DPT (Daftar Pemilih Tetap) dan mereka tidak bisa menggunakan hak pilihnya,” ujarnya. Yeni berharap agar penyelenggara pemilu di Kotim dapat menghitung secara rinci kebutuhan anggaran untuk Pemilu 2024. ”Kalau kita melihat usulannya, Rp40 miliar untuk KPU Kotim dan Rp10 miliar untuk Bawaslu Kotim. Kalau saya bandingkan dengan Gunung Mas yang memiliki jumlah penduduk tidak sebanyak Kotim, bisa menganggarkan Rp43 miliar. Karena itu, saya berharap kebutuhan anggaran itu dihitung betul, makanya perlu duduk bersama. Walaupun ada penekanan dari Pemkab Kotim, tetapi di lapangannya kawan-kawan penyelenggara pemilu yang lebih tahu,” ujarnya.

Menanggapi masukan tersebut, Ketua KPU Kotim Siti Fathonah Purnaningsih mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Pemkab Kotim sebanyak empat kali pertemuan. Saat itu, KPU Kotim mengusulkan anggaran untuk pelaksanaan Pemilu 2024 sebesar Rp55 miliar. Setelah ada perbincangan lebih lanjut, turun menjadi Rp47 miliar, kemudian turun lagi Rp45 miliar. ”Untuk dana hibah Pemkab Kotim dalam pelaksanaan Pilkada 2024, sudah disepakati anggaran fix sebesar Rp40 miliar. Kami sudah menyusun apa yang diminta Pemkab dan sekarang sedang mempersiapkan berita acara agar Pemkab Kotim bisa memfasilitasi dana hibah sesuai yang disepakati,” katanya.

Siti melanjutkan, dengan anggaran Rp40 miliar, KPU Kotim telah melakukan penyesuaian, di antaranya tidak lagi menganggarkan biaya untuk pengadaan alat pelindung diri (APD) untuk penyelenggara pemilu. ”Dengan dana yang tersedia ini, kami sudah menyusun dan melakukan penyesuaian dan sudah kami kurangkan dengan sharing dana dari KPU Kalteng sebesar Rp3,9 miliar untuk membiayai honor PPK, honor secretariat PPK, Pantarlih, dan santuan untuk badan adhoc apabila terjadi kecelakaan selama bertugas,” ujarnya. (***/ign)