SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur terus menyuarakan usulan agar mendapat suplai Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor perkebunan kelapa sawit . Ini sangat penting guna mendongkrak  Pendapatan Asli Daerah (PAD).

”‎Kalau daerah diberi Rp1 (satu rupiah) saja dalam setiap satu kilogram buah sawit atau CPO (minyak kelapa sawit) yang dibawa ke luar daerah, maka dampaknya sangat besar terhadap PAD,” ujar  Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kotim, Johny Tangkere, belum lama ini.

Dijelaskannya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tidak mengatur dana bagi hasil sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit. Akibatnya, Kotim hanya gigit jari karena tak dapat bagian dari sektor ini. Kondisi ini cukup disayangkan, karena di Kotim ada lebih dari 50 perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Menurut Johny, tuntutan agar kabupaten juga diberikan dana bagi hasil sektor perkebunan, dinilai cukup wajar. Selain operasional perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit itu berada di Kotim, aktivitas kendaraan angkutan kelapa sawit juga menjadi pemicu tingkat kerusakan jalan di kabupaten ini dan pemerintah daerah harus mengeluarkan biaya besar untuk memperbaikinya.

”Saat ini informasinya ada rencana Kementerian Keuangan merevisi Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009. Kami berharap daerah diberi hak secara legal dapat masukan dari pajak tandan buah segar kelapa sawit," harap Johny.

Harapan ini juga disampaikan Johny kepada anggota DPR RI, Rahmat Nasution Hamka yang sedang reses ke Sampit belum lama ini. Johny berharap DPR RI memperjuangkan aspirasi tersebut demi peningkatan pembangunan di daerah. (oes/gus)