SAMPIT | PANGKALANBUN | PALANGKA | KOTAWARINGIN | METROPOLIS | BARITO | GUMAS | DPRD SERUYAN

PALANGKA

Rabu, 13 Desember 2017 13:02
Selesaikan Pembangunan Fisik yang Belum Tuntas!
KERJA SAMA EKSEKUTIF-LEGISLATIF: Sekda Batara H Jainal Abidin (kiri) berjabat tangan dengan anggota DPRD Batara, H Asran (kanan) usai rapat paripurna dewan, beberapa waktu lalu. (FOTO: ALWANDI/RADAR SAMPIT)

MUARA TEWEH – Fraksi-fraksi pendukung DPRD Kabupaten Barito Utara (Batara) telah menyetujui RAPBD 2018 yang diusulkan oleh pemerintah daerah setempat untuk menjadi peraturan daerah (Perda), dengan berbagai catatan, saran dan masukan.

Diantaranya yang disampaikan Juru Bicara Fraksi PPP H Abri SE, yang mengharapkan Pemkab Batara konsisten dalam melaksanakan program kegiatan yang sudah ditetapkan, artinya program yang dilaksanakan agar tepat waktu sesuai dengan alokasi anggaran, transparan berkualitas dan berkeadilan.  “Ini diperuntukan untuk masyarakat luas dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Abri, Selasa (12/12).

Abri juga menyampaikan, bahwa pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan program kegiatan sangat penting, untuk mewujudkan efektifitas dan produktivitas, baik kerja ASN maupun manfaat bagi masyarakat, sebagaimana diatur dalam Permendagri No 78 tahun 2017 Tentang Penempatan Dan Perpindahan Lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Pemkab Batara juga diminta menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian dan penerapan prinsip skala prioritas, dalam melaksanakan pembangunan yang benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Kebutuhan tersebut seperti pendidikan dan kesehatan, serta bantuan kepada masyarakat yang masih banyak membutuhkan perhatian, ditengah kesulitan ekonomi yang terjadi dalam beberapa waktu belakangan ini.

“Kami juga berpendapat semangat pembangunan tidak hanya dari pucuk pimpinan suatu daerah saja, melainkan perangkat dibawahnya ikut terlibat aktif, efektif dan efisien dalam proses percepatan pembangunan,” katanya.

Oleh karena itu, sambung dia, diperlukan para perangkat daerah yang mempunyai nilai kerja dan etos kerja yang komfetitif, agar yang menjadi cita-cita pembangunan daerah dapat tercapai, tepat sasaran dan sesuai keinginan publik.

“Fraksi PPP juga menyarankan prioritas pembangunan untuk melaksanakan kegiatan fisik yang belum selesai, agar bisa diselesaikan dan segera difungsikan serta dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan ekonomi masyarakat,” katanya. (viv/vin)


BACA JUGA

Selasa, 08 September 2015 21:50

Ratusan PNS Masih Mangkir, Laporkan Harta Kekayaan

<p>SAMPIT &ndash; Sebanyak 240 Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara di lingkup…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers