PANGKALAN BUN - Abrasi pantai terus bertambah parah  melanda pesisir desa-desa di wilayah Kecamatan Kumai. Termasuk Desa Teluk Pulai, juga terkena dampak abrasi pantai, hingga ke depan perlu dibangun pemecah ombak.

Ketua DPRD Kobar Triyanto mengatakan, abrasi  pantai memang banyak dirasakan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir, termasuk di Desa Teluk Pulai. Bahkan abrasi pantai yang semakin parak telah merusak jalan menuju Desa Teluk Pulai.

Ketua DPRD Kobar Triyanto mengatakan, pada saat reses ke Desa Teluk Pulai menyempatkan meninjau ke lokasi jalan desa yang rusak parah, akibat terkena ombak. Sehingga jalan menuju desa itu mengalami rusak parah.

"Saat kami reses bersama anggota DPRD Dapil empat di Desa Teluk Pulai, bahwa abrasi memang sangat parah. Jalan menuju ke desa sudah rusak akibat terkena abrasi," ungkapnya.

Termasuk lanjutnya, beberapa  bangunan ada yang rusak akibat tergerus oleh ombak. Karena posisi Desa Teluk Pulai itu berada di pinggir laut. Sehingga memasuki cuaca ekstrim seperti saat ini, masyarakat tidak bisa  melaut karena gelombang laut sangat tinggi.

Triyanto berharap, agar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kobar bisa melihat langsung kondisi Desa Teluk Pulai yang sangat mendambakan pemecah ombak. Seperti yang di bangun di Desa Kubu dan Desa Keraya, agar abrasi tidak semakin parah.

"Dinas PUPR yang lebih paham secara teknisnya, kami pun berharap mereka segera meninjau lokasi yang terkena abrasi, karena di sana sangat memerlukan pemecah ombak. Hal itu sangat mendesak, agar semua bangunan di sana aman tidak terkena abrasi, baik fasilitas umum atau pun permukiman penduduk, "imbuhnya.

Triyanto pun menambahkan, pembangunan pemecah ombak dan tanggul abrasi akan diusulkan pada perubahan angaran tambahan 2018 ini,  mengingat karena sifatnya penting.

"Kami memperkirakan pemecah ombak dan tanggul abrasi itu perlunya sepanjang kurang lebih 100 meter, tetapi semuanya kami serahkan kepada Dinas PUPR,  yang secara teknis  lebih paham,” tambahnya,

Dikatakannya pula ,apa yang dilakukan DPRD Kobar dalam melaksanakan reses tersebut untuk mendengar melihat secara langsung apa yang dibutuhkan masyarakat,  baik  mengenai infrastruktur, pendidikan, kesehatan atau pun sektor lainnya. Triyanto menegaskan, semua aspirasi masyarakat akan diperjuangkan dan akan disampaikan kepada Pemkab Kobar.

"Semua usulan itu akan teralisasi pada tahun anggaran 2019, karena angaran 2018 ini sudah disahkan. Akan tetapi yang sifatnya urgent bisa dimasukkan pada perubahan anggaran 2018,"tandasnya. (rin/gus)