PANGKALAN BUN- Sejumlah warga Desa Natai Raya dan Natai Baru di Kecamatan Arut Selatan, memanfaatkan kesempatan program reses anggota DPRD Kobar, dengan menyampaikan aspirasi dan keluhan mereka. Selain persoalan infrastruktur, warga setempat juga menyampaikan keluhan, sulitnya mendapatkan gas elpiji ukuran 3 kilogram, atau yang bersubsidi.

Diungkapkan anggota DPRD Kobar,  Bambang Suherman , bahwa masyarakat Desa Natai Baru tidak lagi mempermasalahkan infrastruktur jalan. Pasalnya jalan poros desa saat ini tengah dikerjakan perbaikannya.  

”Keluhan masyarakat tidak melulu soal jalan. Justru sekarang masyarakat Desa Natai Baru mengeluhkan soal sulitnya mendapatkan gas elpiji tiga kilogram. Kalau pun ada, harganya mahal," ungkapnya, Rabu (9/5) tadi. Reses ini juga diikuti oleh seluruh anggota DPRD Kobar, dari daerah pemilihan (dapil) dua, yang meliputi Kecamatan Arut Selatan dan Arut Utara.

Dilanjutkannya, masyarakat di dua desa  itu mengaku, kesulitan mendapatkan gas elpiji 3 kilogram sudah berlangsung lama. Terutama di Desa Natai Baru, tidak ada pangkalan elpiji. Sehingga masyarakat membeli dari warung-warung, yang harganya melebihi harga eceran tertinggi. 

Bambang menegaskan, seharusnya keberadaan pangkalan elpiji menyebar ke desa-desa. Agar masyarakat mudah mendapatkan gas elpiji bersubsidi.  Akibat kekosongan elpiji seperti itu, juga  dimanfaatkan oknum untuk mencari untung besar dengan menaikkan harga jual gas bersubsidi melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).

Permasalahan lain yang mereka serap saat reses tersebut yakni, agar ada pemberdayaan perempuan di tingkat desa. Supaya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)  di desa juga bisa tumbuh, sehingga perlu pendampingan dari dinas terkait. 

"Kami rasa pengembangan UMKM terhadap para perempuan di desa sangat penting. Banyak potensi yang bisa dikembangkan, mulai dari ubi-ubian yang bisa dijadikan keripik ataupun ikan yang bisa dijadikan kerupuk. Selama ini masyarakat kesulitan untuk pengemasan dan pemasangan. Tentu hal ini bisa difasilitasi dinas terkait, "pungkas Bambang.

Ditambahkannya,  hasil reses tersebut akan pihaknya sampaikan ke pihak eksekutif Pemkab Kobar, agar aspirasi dari masyarakat tersebut bisa ditindaklajuti dan dicarikan solusi. (rin/gus)