SAMPIT – Polemik pemecatan tenaga kontrak (honorer ) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dinilai membuat kegaduhan baru. Karena itu, diharapkan satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) teknis menyelesaikan secara bijaksana.

”Kepada SOPD yang menjadi leading sector, kami harapkan agar menyelesaikannya dengan baik, tanpa harus membuat pihak yang dipecat semakin terbebani,” kata Handoyo J Wibowo, Ketua Komisi I DPRD Kotim, Rabu (19/9).

Handoyo menuturkan, pemecatan yang dilakukan melalui BKD itu membuat banyak tenaga kontrak yang diangkat SOPD harus dirumahkan. Namun, hendaknya mereka bisa diberdayakan kembali, mengingat SOPD yang mengangkat tenaga honorer itu memang berdasarkan kebutuhan.

”Saya kira memang SOPD awalnya mengangkat tenaga honorer itu karena kebutuhan. Misalnya, di DPRD memang diperlukan. Apalagi saat masa reses DPRD yang pendampingnya harus 40 orang juga,” kata dia.

Handoyo berharap hal itu bisa dikomunikasikan kembali oleh BKD Kotim. Solusi sangat diperlukan, misalnya perbaikan terhadap dokumen analisis beban kerja dan analisis jabatan. Hal itu merupakan ranah teknis.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kotim Supriadi menegaskan, persoalan tenaga kontrak yang dipecat itu jadi tanggung jawab kepala daerah. Menurutnya, hak mereka berupa gaji selama bekerja wajib dibayar. Persoalan jadi temuan atau tidak, jangan dibebankan kepada honorer.

”Itu kan hak mereka dapat gaji. Jadi, saya kira tidak mungkin jadi temuan BPK ketika nanti pelaporannya memang sesuai dengan keadaan,” kata Supriadi.

Ketua DPD Golkar Kotim ini mendesak agar tenaga kontrak  yang diberhentikan dipekerjakan kembali. Jika tidak, para tenaga honorer bisa menggugat pemerintah daerah di PTUN atas keputusan pemecatan tersebut.

”Ya, bisa saja mereka gugat pemerintah daerah kalau memang merasa dirugikan dan jadi korban,” tandasnya. (ang/ign)