PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran mengingatkan bupati dan wali kota untuk memerhatikan sejumlah mekanisme, yang berkaitan dengan langkah menuju opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
Sugianto menyebutkan, sejumlah hal yang perlu diperhatikan berkenaan dengan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah harus mengacu pada standart akuntansi pemerintahan (SAP). Langkah tersebut, ujarnya, salah satu dari sekian banyak upaya untuk memperoleh opini WTP.
“Kemudian, aset daerah, persediaan barang, bantuan sosial dan hibah perlu diinventarisasi sesuai peraturan Perundang-undangan. Tentu disertai dengan bukti kepemilikan yang sah dan dicatat serta dipertanggungjawabkan dalam neraca,” katanya kemarin.
Gubernur juga meminta tidak terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya masing-masing. Jadwal waktu penyusunan laporan keuangan paling lambat tiga bulan harus sudah selesai setelah tahun anggaran berakhir dan harus diperiksa oleh Inspektorat Provinsi, Kabupaten atau Kota sebelum diserahkan kepada BPK.
“Point ini penting diperhatikan. Jangan sampai telat disampaikan laporan keuangannya, apalagi ketentuan batas waktunya sudah ada ketentuan. Bupati dan wali kota harus bisa mengkondisikan hal tersebut,” katanya.
Maka dari itu, para pemeriksa di lingkup Inspektorat diharapkan agar dapat bekerja lebih profesional dan dapat menunjukan kualitas, sehingga fungsi Inspektorat sebagai penjamin kualitas atas mutu laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah terpenuhi.
Untuk memaksimalkan semua kebijakan yang diinstruksikan ini, kabupaten dan kota diingatkan meningkatkan pengawasan di lingkungannya pemerintahannya sendiri. Sebab hasil dari pengawasan yang dilaksanakan dapat menjadi peringatan dini kepada pikah manapun terhadap suatu masalah yang terjadi di lingkupnya.
“Saat ini kita semua, termasuk gubernur dituntut kerja keras untuk benar-benar menjalankan tugas dan fungsi dengan baik. Terpenting, hindari ketidaktaatan terhadap peraturan Perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku,” pungkasnya. (sho/fm)
