SAMPIT - Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan pada Pemilihan Umum 2019 memasuki hari kedua. Rekapitulasi berlangsung lama, sehingga Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) menjalankan dua rapat pleno.    

Pantauan Radar Sampit hingga Minggu pukul 15.30 WIB, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Mentawa Baru Ketapang bersama pengawas dan saksi menyepakati untuk menjalankan dua rapat pleno terbuka.  

”Biar pengitungannya cepat selesai jadi kesepakatan bersama juga dibuat dua tenda dan dua kelompok,” ucap Sutimin, Camat MB Ketapang.     

Sutimin memprediksi rekapitulasi untuk Kecamatan MB Ketapang kemungkinan berlangsung selama lima hari karena jumlah TPS sebanyak 276.   

Hal serupa dilakukan PPK Baamang yang menjalankan dua rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara. Dua rapat pleno yang awalnya berjalan di satu tempat, akhirnya dipisahkan agar tidak bising. 

”Skors dari jam 12.00 – 13.00 WIB hanya pemindahan tempat saja, karena kurang memadai untuk dua kelompok sehingga dipisah agar tidak bising. Sesuai kesepakatan maka dibagi dua, depan dan belakang,” ujar Septian Primawardi Ketua PPK Baamang, Sabtu (20/4).

Septian mengatakan, setelah rekapitulasi tingkat kecamatan selesai, kotak suara dan berita acaranya pun akan langsung akan diserahkan ke KPU Kotim. Septian memprediksi untuk Kecamatan Baamang rapat pleno baru selesai dalam lima dengan jumlah TPS sebanyak 194 TPS.

Anggota PPK Kecamatan Baamang Ayu Oktarizza menambahkan, rekapitulasi di PPK dijadwalkan dari 18 April hingga 4 Mei. Hingga Minggu (21/4) pukul 15.30 WIB, rekapitulasi PPK Baamang sudah memasuki Kelurahan Baamang Hulu dan Baamang Tengah. Sedangkan yang sudah selesai dilakukan adalah Desa Tinduk dan Kelurahan Tanah Mas.   

Ayu Oktarizza menjelaskan, rekapitulasi dilakukan per kelurahan. PPK akan mengambil 15 TPS lebih dulu untuk diselesaikan, lalu dilanjutkan 15 TPS lagi.

 Misal Baamang Tengah ada 93 TPS, enggak mungkin kita buka semua kotaknya. Kita ambil 15 TPS dulu dari total keseluruhan 93 TPS, jadi ke 15 TPS itu kita hitung mulai dari DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPD RI, dan Presiden-Wakil Presiden. Ini dihabiskan dulu, baru dilanjutkan TPS selanjutnya,” papar Ayu.

Ayu menjelaskan bahwa khusus kecamatan Baamang tidak ditemukan pelanggaran yang berlebihan. Sedangkan kertas yang rusak juga dikembalikan lagi. 

“Kalau pelanggaran berlebihan di Kotim sampai saat ini belum ada, bahkan Bawaslu Kotim menyatakan seperti itu. Kalau kertas rusak dan dikembalikan ada juga, kalau kecurigaan tidak ada,” ujarnya. 

Ayu juga menanggapi soal warga yang belum bisa memilih saat pemilu lalu, menurutnya banyak warga yang belum tahu soal sosialisasi terkait dengan form A5. Mereka yang belum tahu tentang hal itu kebanyakan mengurusnya dua-tiga hari menjelang pemilu, sedangkan batas akhir mengurus form A5 hanya sampai H-7. Sebanyak 47 ribu lebih warga masuk dalam DPT di Kecamatan Baamang.

“Jadi yang distribusi C6 ya yang bermasalah, nah menurut juknis itu, orang yang terdaftar di DPT baik yang bawa C6 atau tidak, dia pasti dilayani, tapi itu kalau dia terdaftar di DPT. Sedangkan yang kita layani jam 12.00 ke atas, ketika hanya bawa e-KTP setempat. Nah, yang bukan domisili di sini, harus memenuhi form A5, tapi kalau tidak ada ya sama sekali tidak bisa memilih, meskipun itu hanya ingin memilih presiden,” pungkasnya.  

Ketua Banwaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) Kabupaten Kotawaringin Timur Muhammad Tohari mengatakan bahwa rapat pleno hari kedua berjalan lancar. “Kami memerintahkan panwascam agar mengawal jalannya rekapitulasi tingkat kecamatan, karena satu suara milik caleg (calon legislatif) sangat berarti, jangan sampai ada permasalahan,” tandasnya.  (rm-97/rm-96/yit)