PANGKALAN BUN – Komandan Satuan Tugas Karhutla Kobar Letkol Inf Roni Sulaiman mengatakan, berdasarkan hasil pendataan dan pantauan di Kabupaten Kotawaringin Barat telah ditemukan 15 hotspot dengan luasan lahan terdampak kebakaran mencapai hampir 93 hektare.

“Alhamdulilah kemarin masih turun hujan, kita harapkan sesuai dengan tahapan sebelum kita menetapkan siaga kita sudah melakukan sosialisasi. Hari ini usai apel kita langsung mengecek alat-alat penanganan bencana karhutla dan juga ada penambahan alat untuk mengakomodir tim Satgas Karhutla Kobar,” katanya usai menghadiri Apel Siaga Karhutla, Senin (22/7).

Roni menambahkan sebenarnya sudah ada 35 kali penindakan pemadaman kebakaran lahan di lapangan dengan 15 pemadaman yang berasal dari hasil pantauan hotspot melalui satelit.

“Kalau berdasarkan pantauan hotspot dari satelit, baru ada 15 titik yang telah dipadamkan. Tapi bila ditotal dengan laporan masyarakat sudah mencapai 35 pemadaman kebakaran yang dilakukan oleh Satgas Karhutla,” terangnya

Menurutnya untuk lokasi paling rawan kebakaran berada di Desa Sungai Kapitan,  Kecamatan Kumai. Sedangkan untuk tersangka yang sudah diproses hukum ada dua orang untuk kejadian di wilayah Raja Seberang dan Sungai Kapitan. “Untuk tahun 2019 ini penanganan karhutla di lapangan maksimal paling lama 2, sebelumnya pernah sampai 3 hingga 5 hari penanganannya,” katanya.

Roni juga mengakui bahwa sampai saat ini kendala yang paling utama dalam penanganan kebakaran adalah sumber air yang jauh dari lokasi kebakaran sehingga membutuhkan alat khusus untuk membawa air sampai ke titik api. “Jadi usaha paling terakhir adalah menggunakan waterbombing,” tuturnya.

Sementara itu Bupati Kobar Hj. Nurhidayah mengatakan, bencana karhutla yang puncaknya terjadi pada 2015 lalu meninggalkan jejak kerusakan dan membuat krisis kabut asap dalam jumlah yang besar.

“Hal tersebut sangat mengganggu seluruh aspek kehidupan, dan negara kita mendapat pandangan negatif dari dunia internasional,” ujar Bupati.

Karena itulah penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kobar tahun ini harus lebih baik, dan terencana, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan.”Selain itu juga melibatkan seluruh stakeholder, baik dari unsur TNI-Polri instansi terkait, badan usaha atau pihak perusahaan serta masyarakat peduli api maupun relawan. Karena hal ini merupakan tanggung jawab bersama,” tegas Bupati. (ard/sla)