PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) diminta memberikan jaminan keamanan kepada mahasiswa Papua yang tinggal di Bumi Tambun Bungai. Hal itu ditegaskan dalam aksi solidaritas untuk Papua yang digelar secara sederhana oleh organisasi mahasiswa dan organisasi masyarakat.

Dalam aksi itu juga diutarakan beberapa tuntutan, di antaranya mendesak Polri melakukan pengusutan dan penegakan hukum untuk mengadili dan memberi sanksi kepada pelaku tindak diskriminasi rasial atau pelanggaran hukum terhadap mahasiswa Papua di berbagai wilayah di Indonesia.

Negara juga didesak menyelesaikan persoalan diskriminasi rasial serta pelanggaran hukum dan HAM terhadap warga Papua. Pemerintah bersama seluruh elemen masyarakat harus memastikan tindakan diskriminasi dan pelanggaran hak-hak warga Papua tak lagi terulang. Selain itu, menyerukan perdamaian di tanah Papua dan menolak segala bentuk separatisme di Indonesia.

”Itu tuntutan kami. Khusus di Kalteng, selama saya berada di Kalimantan Tengah, sangat aman di sini. Selalu hidup berdampingan dan rukun bersama lingkungan masyarakat sekitar dan untuk di Kalteng ada 62 mahasiswa asal Papua. Semua aman,” kata Ketua Himpunan Mahasiswa Papua (Himapa) Palangka Raya Yosafat Sani, Sabtu (24/8).

Kegiatan itu diikuti BKC GMNI Palangka Raya, GMKI Palangka Raya, PMKRI Palangka Raya, LBH Palangka Raya, JPIC Kalimantan, BEM UPR Palangka Raya, dan Walhi Kalteng.

Yosafat mengaku prihatin dengan kejadian yang menimpa mahasiswa Papua di sejumlah wilayah di Indonesia. ”Kami mahasiswa Papua sangat menyesalkan. Apalagi sampai sekarang akar masalahnya belum dapat diungkap secara jelas,” katanya.

Dia meminta pemerintah, termasuk aparat penegak hukum mengungkap semua akar masalah secara transparan, tegas, dan diungkap ke publik. Selain itu, meminta negara mengadili pihak yang telah melakukan tindakan rasisisme dan intimidasi, serta krimininalisasi terhadap mahasiswa Papua.

”Kami minta transparan dalam mengungkap kasus tersebut. Oknum militer yang mengeluarkan perkataan tidak baik bisa dipecat. Jika tidak terpenuhi, kami memastikan persoalan itu tidak bisa berhenti. Akan terjadi terus jika tak diselsaikan dengan baik dan transparan,” tegasnya.

Yosafat menuturkan, di Kalteng, sangat menjunjung tinggi falsafah huma betang. ”Kami aman di sini dan rukun tanpa ada gejolak dengan siapa pun. Selalu hidup berdampingan bersama masyarakat sekitar,” katanya.

Aksi solidaritas itu ditutup dengan penyalaan lilin dan doa lintas agama yang diikuti seluruh peserta. (daq/ign)