SAMPIT | PANGKALANBUN | PALANGKA | KOTAWARINGIN | METROPOLIS | BARITO | GUMAS | DPRD SERUYAN

PALANGKA

Senin, 16 September 2019 10:59
Gubernur Tuntut Selesaikan Pembangunan Plasma
TUNTUT KOMITMEN: Gubernur Kalteng Sugianto Sabran menghadiri MoU pemerintah bersama BPN beberapa waktu lalu. Pada kesempatan itu dia juga miminta komitmen persuhaan untuk menyelesaikan pembangunan plasma.(YUSHO/RADAR SAMPIT)

PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran menuntut perusahaan perkebunaan segera merealisasikan pembangunan plasma untuk masyarakat sekitar kebun sesuai ketentuan.

Menurutnya, persoalan plasma ini menjadi perhatian serius pemerintah. Pasalnya masih banyak perusahaan perkebunan yang belum merealisasikan kewajibannya tersebut. Dari dua juta hektare izin perkebunanan yang telah memengang hak guna usaha (HGU), kurang lebih 85 persen belum memenuhi pelaksanaan plasma.

“Saya mau masyarakat saya mendapat keadilan, ini soal plasma-plasama harus segera diselesaikan. Wajib plasma itu luasannya sesuai dengan undang-undang, yakni 20 persen dari luas izin perkebunan,” katanya

Sugianto meminta hal ini harus diperhatikan, terutama Kabupaten Katingan yang sekarang ini mulai dimasuki izin perkebunan. Jangan sampai persoalan plasma ini tidak diperhatikan sama seperti izin perkebunan di wilayah barat Kalteng, seperti Kabupaten Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Seruyan, Lamandau dan Sumakara.

“Kalau di wilayah barat ini sudah keterlanjuran izinnya, tapi tetap pemerintah menuntut plasmanya tetap direalisasikan. Jangan sampai ada alasan bermacam-macam tidak mampu melaksanakan kewajiban,” ucapnya.

Terkait pemenuhan kewajiban tersebut, Gubernur menyebutkan harus ada aturan atau payung hukum yang akan mengatur secara khusus mengenai pelaksanaan plasma tersebut. Bahkan bisa saja dibuatkan aturan agar tidak memperpanjang izin perkebunan yang tidak merealisasikan plasma sampai batas waktu yang ditentukan.

Hal ini tentunya tidak sebagai langkah pemerintah untuk membatasi investasi di provinsi ini. Namun pemerintah melaksanakan kebijakan tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap hak dan kewajiban antara perusahaan dan masyarakat. Maka dari itu semua pemangku kepentingan, baik di daerah dan pusat harus memiliki komitmen yang sama terkait ketegasan tersebut.

“Kalau pemerintah terus menuntut perusahaan melaksanakan kewajibannya, ya ini pasti bisa. Jadi pemerintah juga harus tegas untuk memperjuangkan apa yang seharusnya didapatkan masyarakat,” pungkasnya. (sho/ign)

 


BACA JUGA

Kamis, 14 Agustus 2025 12:16

Ketua DPRD Kalteng Usul Bentuk Pos Terpadu

PALANGKA RAYA – Ketua DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Arton S.…

Kamis, 14 Agustus 2025 12:13

Perlu Pemulihan Gambut untuk Cegah Karhutla

PALANGKA RAYA - Anggota Komisi II DPRD Kota Palangka Raya…

Kamis, 14 Agustus 2025 12:13

Pengusaha Kuliner Diminta Perhatikan Kualitas Makanan

PALANGKA RAYA - Anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya…

Kamis, 14 Agustus 2025 12:12

Siap Mengawal Pembangunan Sekolah Rakyat

PALANGKA RAYA - Ketua DPRD Kota Palangka Raya Subandi, memastikan…

Rabu, 13 Agustus 2025 11:21

DPRD Kalteng Imbau Masyarakat Jaga Simbol Negara

PALANGKA RAYA - Euforia menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia…

Rabu, 13 Agustus 2025 11:18

Optimalkan Penerimaan dari Sektor Parkir

PALANGKA RAYA - Anggota Komisi II DPRD Kota Palangka Raya…

Rabu, 13 Agustus 2025 11:17

Apresiasi Langkah Cepat Perbaikan Jalan

PALANGKA RAYA - Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Palangka…

Rabu, 13 Agustus 2025 11:17

Utamakan Pencegahan untuk Atasi Karhutla

PALANGKA RAYA - Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Palangka…

Selasa, 12 Agustus 2025 17:03

Kemarau Panjang, Hindari Bakar Lahan

PALANGKA RAYA – Memasuki musim kemarau panjang, Ketua Komisi II…

Selasa, 12 Agustus 2025 17:00

Penggunaan Silpa untuk Menutupi Defisit

PALANGKA RAYA - Ketua DPRD Kota Palangka Raya Subandi, menyebutkan…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers