SAMPIT – Pemilihan kepala daerah (pilkada) bakal menguras habis harta para kontestan. Sejumlah politikus sepakat, tingginya biaya politik itu tak bisa dihindari. Bahkan, seorang bakal calon secara terang-terangan menyebut kontestan perlu dana hingga Rp 30 miliar rupiah.

”Idealnya memang perlu banyak modal. Saya perhitungkan biaya untuk memenangkan itu sekitar Rp 20 – Rp 30 miliar yang harus disiapkan untuk pemenangan,” kata bakal calon wakil bupati Kotim, Supriadi.

Besarnya ongkos pilkada itu sebelumnya diungkap Ketua DPC PDIP Kotim Ahmad Yani. Menurutnya, calon kepala daerah yang diusung partai perlu menyiapkan dana miliaran rupiah untuk suksesi pemenangan. Dana itu disetor pada partai dan akan dikelola untuk kepentingan pilkada. Dia membantah hal itu disebut sebagai mahar politik.

Pernyataan Yani bak gayung bersambut. Supriadi sepakat untuk bertarung dalam pesta demokrasi itu perlu ongkos yang bagi warga biasa bisa dianggap gila. Menurut Ketua DPD Golkar Kotim itu, fulus fantastis itu digunakan untuk kepentingan politik.

Dia merinci, kegiatan yang akan dibiayai dana itu, di antaranya saksi, tim pemenangan, operasional sosialisasi, atribut, hingga kampanye. Besarnya biaya juga disebabkan kondisi geografis Kotim yang luasannya sekitar 16 ribu kilometer persegi. Dari keseluruhan item, biaya itu dinilai menguras paling banyak harta kontestan nantinya.

”Memang, untuk Kotim, dana puluhan miliar dalam pilkada itu hal biasa, karena geografis, medan, dan karakter masyarakat,” kata Supriadi yang memiliki kans kuat berpasangan dengan Taufiq Mukri ini.

Meski demikian, Supriadi enggan membocorkan persiapan anggaran yang akan digunakan untuk bertarung di pilkada kali ini. Menurutnya, setiap pasangan calon tentunya akan memiliki dana dan itu merupakan hal yang dirahasiakan.

”Pada prinsipnya, setiap kandidat pilkada yang benar-benar maju dan bertarung tentu menyiapkan anggaran yang mumpuni untuk menang. Begitu saja,” ujar Supriadi.

Apalagi, kata dia, momentum pilkada merupakan pertaruhan elektabilitas, popularitas dan isi tas. Tiga hal itu dinilai seiring sejalan. Tak cukup hanya mengandalkan integritas dan kapabilitas.

Bakal calon lainnya, Parimus, mengaku tak terpengaruh soal biaya politik yang kian mencekik. Salah satu cara menekan biaya, menurutnya, dengan sistem gotong royong atau membentuk relawan. Relawan dinilai tidak akan menjadi beban, karena kelompok itu tidak dibiayai secara total.

”Memang tidak dimungkiri. Tapi, kalau semuanya menyatakan uang sebagai penentu, saya kira tidak tepat, karena pilkada ini bagaimana kita menarik tingkat kesukaan dan dukungan orang lain kepada kita,” kata Parimus.

Parimus menuturkan, kultur pelaksanaan pilkada memang tidak jauh dari pileg yang berbiaya tinggi. ”Tapi, kalau puluhan miliar saya kira itu sangat berat dengan modal  sebegitu besarnya,” ujarnya.

Ahmad Yani sebelumnya mengatakan, pilkada memang memerlukan biaya tinggi. Bahkan, untuk membiayai saksi saja, dari 900 tempat pemungutan suara (TPS) di Kotim bisa miliaran rupiah. Setiap TPS paling minimal ada dua saksi. Satu saksi dibayar Rp 250 ribu. Itu belum termasuk biaya pemantau di luar saksi.

”Kalau dihitung, untuk urusan saksi saja bisa sampai miliaran,” kata dia. Selain itu, lanjutnya, ada pula biaya atribut dan sosialisasi hingga membiayai relawan.  Semuanya memerlukan biaya. Karena itu, kalau mencalonkan diri jadi kepala daerah tanpa modal besar, sangat berat peluang untuk menang. 

”Tidak mungkin mereka yang bertarung disuruh parpol yang biayai seluruhnya. Apa yang harus mereka biayai dan apa yang perlu dibantu dari partai. Mana ada demokrasi tanpa biaya dan itu bukan mahar politik,” tegasnya. (ang/ign)