PALANGKA RAYA – Sekretaris Daerah (Sekda) Kalimantan Tengah (Kalteng) Fahrizal Fitri menyebutkan, reforma agraria menjadi solusi atas ketimpangan penguasaan tanah  yang selama ini menjadi polemik di tengah masyarakat.  Reforma agraria yang merupakan salah satu agenda prioritas pemerintahan Joko Widodo ini sebagai langkah konkret untuk mendukung kebijakan pemerataan ekonomi (KPE), khususnya bagi bidang pertanahan.

“Program Reforma Agraria bukan sekadar bagi-bagi tanah, tapi memberikan hak atas tanah yang dimiliki kepada petani, nelayan dan masyarakat lainnya,” katanya saat Kegiatan Pembukaan Konsultasi Publik Program Percepatan Reforma Agraria (PPRA), Kamis (10/10)

Maka dari itu, koordinasi antarpemangku kepentingan baik di pusat maupun di daerah harus terus ditingkatkan serta mendorong peran pemerintah kabupaten dan kota untuk mempercepat pelaksanaan program reforma agraria.

Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, dibutuhkan koordinasi lintas sektor, lintas wilayah baik vertikal maupun horizontal secara terintegrasi. Hal ini tentu saja untuk mengatasi kendala-kendala yang mungkin saja terjadi di lapangan.

“Program ini sangat berguna bagi masyarakat, sehingga harus didorong pelaksanaannya. Untuk itu, harus diperkuat dari sisi koordinasi,” ucapnya.

Terkait langkah dan upaya tersebut,  diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik dalam koordinasi, komunikasi dan kerja sama yang baik antarperangkat daerah di provinsi, kabupaten dan kota terutama dalam menyusun dan merencanakan program

“Semuanya tentu berkaitan dengan masyarakat, maka dari itu program ini harus terus dikoordinasikan agar pelaksanaannya di lapangan dapat berjalan baik,” pungkasnya. (sho/yit)