NANGA BULIK- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dapil 1 Lamandau mulai melaksanakan reses. Rombongan itu mendatangi Desa Sumber Mulya. Berbeda dari biasanya, reses kali ini jumlah pesertanya terbatas, hanya dihadiri oleh Plt Camat, Para Kades dan Anggota BPD saja.
Karena dalam pelaksanaan reses mereka harus melakukan protokol kesehatan yang cukup ketat dan telah berkonsultasi dengan dinas terkait, seperti pengaturan jumlah peserta dan jarak antar peserta, penggunaan masker dan lainnya. "Karena reses kali ini digelar di tengah pandemi maka kita mengutamakan protokol kesehatan," ungkap ketua rombongan reses dapil 1 yang juga Ketua DPRD Lamandau, M Bashar, Kamis (18/6).
Tujuan utama dari reses ini adalah untuk menyerap aspirasi dan pengawasan ke desa-desa. salah satu fokus utama nya adalah terkait penanggulangan covid 19. "Banyak sekali aspirasi bahwa bantuan sosial baik dari pusat (Kemensos) maupun provinsi yang menuai kendala saat penyalurannya," bebernya.
Menurutnya seringkali saat bantuan siap dikucurkan, namun data penerima manfaat masih bermasalah karena tidak sesuai dengan data yang diusulkan oleh pemerintah desa. “Seperti tidak tepat sasaran, data ganda dan bahkan ada yang sudah meninggal serta banyak lagi masalah lainnya,” ungkapnya.
Akibat permasalahan tersebut, proses penyaluran menjadi terhambat. Bahkan, di salah satu desa ada yang menyatakan bahwa ratusan kuota bantuan sosial dari provinsi, setelah diverifikasi hanya menyisakan 10 penerima saja. "Kami akan menindaklanjutinya dalam pembahasan internal dan selanjutnya akan disampaikan dalam sidang paripurna,” cetusnya.
Dalam kesempatan itu pihaknya mengimbau kepada aparatur desa agar berhati-hati dalam pengelolaan dan penyaluran dana bantuan penanganan covid 19 ini. Sehingga dana yang bertujuan untuk penanggulangan dampak covid-19 benar-benar tepat sasaran dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan. "Menyikapi banyaknya masalah dalam penyaluran bantuan, maka aparatur desa harus berhati-hati jangan sampai tersandung masalah hukum. Terus berkonsultasi dengan instansi terkait agar tidak salah dalam pengelolaannya," himbaunya. (mex/sla)
