SAMPIT - Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Riskon Fabiansyah  mengingatkan agar jangan lalai terhadap potensi  ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

Pasalnya,  kondisi cuaca saat ini dinilai cukup rawan, apalagi kebakaran lahan telah terjadi di sejumlah titik.

"Dengan kejadian dua titik hot spot yang terjadi Desa Tanah Putih dan Kandan, menjadi ‘warning’ untuk Pemkab Kotim menyiagakan Satgas Karhutla, baik di tingkat kabupaten sampai ke kelurahan dan desa, sebagai upaya penanggulangan  secara cepat apabila muncul hotspot yang baru," kata Riskon.

Saat ini, katanya, Kotim secara umum sedang dihadapkan pada pada tiga masalah yakni pandemi Covid-19 yang masih terjadi, musibah banjir secara bergantian di sejumlah kecamatan dan kini kebakaran lahan yang mulai terjadi.

Ketiga masalah tersebut sama-sama harus ditangani dengan baik dan maksimal karena sama-sama menyangkut keselamatan dan dampaknya terhadap perekonomian warga. “Jangan sampai ada yang diantaranya yang terabaikan karena dampaknya juga akan menimbulkan masalah,” ujarnya.

Pemerintah daerah saat ini dituntut bekerja keras untuk menanggulangi ketiga masalah krusial tersebut. Tantangan berat tidak hanya dalam hal terbatasnya keuangan dan sarana, tetapi juga masih rendahnya kesadaran masyarakat, khususnya dalam membantu mencegah penularan Covid 19 dan kebakaran lahan.

Namun apapun kondisinya, pemerintah bertanggung jawab dan harus melakukan upaya-upaya nyata di lapangan untuk mencegah dan menanggulangi ketiga masalah tersebut.

Terkait ancaman kebakaran lahan, berdasarkan pemetaan potensi rawan bencana oleh pemerintah daerah, ada 72 desa rawan kebakaran hutan dan lahan di Kotawaringin Timur. Ini menjadi panduan tim Satgas Karhutla agar selalu waspada dan berupaya maksimal mencegah kebakaran.

Berdasarkan data BMKG, tahun ini sedikit terbantu karena diperkirakan kemarau yang terjadi termasuk kemarau basah. Diharapkan, kebakaran lahan yang terjadi tahun ini tidak separah tahun-tahun sebelumnya.

Politisi muda Partai Golkar ini juga kita berharap Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang tata kelola lahan untuk petani, segera disahkan sehingga dapat dijadikan panduan bagi daerah untuk memberikan edukasi bagi masyarakat yang berprofesi sebagai peladang atau petani.

“Apapun upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah Karhutla, maka harus dilakukan. Kewaspadaan tinggi harus dilakukan karena kabupaten ini termasuk daerah yang sangat rawan Karhutla,” tandasnya. (ang/fm)