MANAGED BY:
SABTU
05 DESEMBER
05 DESEMBER
PROKAL.CO,
SAMPIT – Polemik terkait keberadaan Bupati Kotim Supian Hadi dinilai wajar dipermasalahkan. Pasalnya, Supian Hadi resmi menjadi milik rakyat Kotim setelah terpilih dalam Pilbup Kotim pada 2015 lalu. Polemik muncul karena komunikasi yang buruk antara pemkab dengan masyarakat, sehingga warga tak mengetahui informasi mengenai pemimpinnya.
”Hal yang wajar jika masyarakat ingin tahu keberadaan pemimpin mereka. Apalagi selama ini dalam beberapa acara selalu diwakilkan oleh Wakit Bupati Kotim,” kata pengamat sosial di Kotim Tedy Kustandi, Jumat (20/5).
Tedy juga menuturkan, alasan yang disampaikan sejumlah pejabat bahwa Bupati Kotim berada di Jakarta untuk mengurus Kotim juga tak relevan dengan fakta bahwa kabar Supian yang nyaris jarang terdengar. Apalagi seharusnya Bupati bisa mengirim utusan untuk masalah pembangunan, kecuali untuk hal-hal krusial.
”Kalau memang Bupati di luar daerah untuk memperjuangkan pembangunan, seharusnya tidak sampai berlarut-larut,” katanya.
Menurut Tedy, Bupati seharusnya lebih sering berada di dalam daerah, menemui masyarakat, membangun kepercayaan dengan rakyatnya, mendengar keluh kesah masyarakat. Masalah di luar daerah masih bisa didelegasikan. ”Tolong dekatkan lagi hubungan dengan rakyatnya,” katanya.
Informasi mengenai bupati yang minim disampaikan pada publik memperlihatkan buruknya komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Menurut Tedy, saat ini merupakan era keterbukaan. Bupati diharapkan memberikan informasi mengenai kinerjanya secara rutin dengan memanfaatkan teknologi, sehingga tudingan miring tak muncul.
