PALANGKA RAYA – Anggota DPRD Kalimatan Tengah (Kalteng) Ade Supriyadi mendukung kebijakan rasionalisasi atau pengurangan anggaran 2016 yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalteng. Hal tersebut dinilai tepat untuk meringankan beban APBD Kalteng 2016.

Supriyadi menuturkan, pihaknya mendukung kebijakan tersebut sepanjang berdampak positif bagi keuangan APBD Kalteng.  DPRD sendiri siap membahas apa saja yang akan terjadi akibat rasionalisasi itu.

”Tapi, intinya kami berharap jangan sampai berefek negatif bagi rekanan. Karena itu perlu dilakukan pembahasan,” kata Ade, Sabtu (16/7).

Seeeperti diketahui, Pemprov Kalteng merencanakan rasionalisasi sejumlah anggaran yang. Artinya ada pembatalan, serta pengurangan. Tentunya kebijakan ini akan sangat bedampak bagi pekerjaan yang sudah dilelang atau siap dikerjakan.

Meski mendukung kebijakan tersebut, ada beberapa poin yang diharapkan. Pihaknya meminta pekerjaan yang bernilai di bawah Rp 5 miliar agar tidak dikurangi, sehingga pengerjaannya tetap bisa dilaksanakan. Akan tetapi, sebaliknya, pekerjaan dengan angka di atas Rp 5 miliar, rasionalisasi bisa diberlakukan.

”Kalau yang berskala besar, tidak akan berdampak apabila dilakukan pemotongan. Tentunya pada berbagai program, yang sudah direncanakan di tahun anggaran tersebut,” kata politisi PAN ini.

Ade menambahkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan rekanan untuk membahas persoalan itu. Diharapkan rekanan bisa memahami kondisi yang ada. ”Nantinya permasalahan ini akan kita bicarakan pada pembahasan bersama. Memang, ketika ada pembatalan atau pengurangan, jelas ada pekerja yang tidak terima. Untuk itu, pada pembahasan nanti saya berharap agar rekanan bisa memaklumi keadaan keuangan yang saat ini dalam kondisi defisit,” pungkas Ade. (sho/ign)